Navi Pillay Raih Nobel Perdamaian 2026 Israel Layangkan Kecaman

Penghargaan Nobel Perdamaian 2026 kepada ahli hukum Afrika Selatan Navi Pillay memicu kecaman dari Israel, yang menilai keputusan tersebut melegitimasi sentimen anti-Israel. Komite Nobel Norwegia mengumumkan penghargaan itu pada Jumat, 9 Oktober 2026, untuk mengakui kontribusi Pillay dalam memajukan perdamaian dan hukum internasional di tengah meningkatnya konflik global.

Pillay, 85 tahun, merupakan hakim ad hoc Mahkamah Internasional (ICJ) dan mantan Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia. Ia juga pernah memimpin komisi penyelidikan PBB yang pada 2025 menyimpulkan bahwa Israel bertanggung jawab atas genosida di Jalur Gaza.

Dalam pernyataan melalui akun resmi Kementerian Luar Negeri Israel di X pada Jumat, pemerintah Israel menuduh Pillay melakukan demonisasi terhadap Israel dan menyebarkan tuduhan genosida yang bermotif politik.

"Jika ada penghargaan untuk kebohongan, kebencian, dan fitnah darah, Navi Pillay tidak sekadar menjadi pesaing. Ia akan menjadi kandidat utamanya," tulis Kementerian Luar Negeri Israel.

Kementerian tersebut juga menolak anggapan bahwa penghargaan itu merupakan pengakuan terhadap keadilan. Pemerintah Israel menyebut keputusan Komite Nobel sebagai bentuk legitimasi terhadap prasangka anti-Israel.

"Kini, setelah Komite Nobel memberi penghargaan atas kebohongan terbesar pada abad ke-21 ini, Joseph Goebbels tentu sedang bertepuk tangan dari neraka," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Israel.

Kritik Israel muncul di tengah perselisihan mengenai hasil penyelidikan komisi independen PBB yang dipimpin Pillay pada periode 2021–2025. Komisi tersebut merupakan badan penyelidikan independen dan tidak berbicara atas nama PBB secara keseluruhan.

Dalam pemaparan temuan komisi pada Oktober 2025 di hadapan sebuah komite Majelis Umum PBB, Pillay menjelaskan dasar kesimpulan hukum mengenai tindakan Israel di Gaza.

"Kami menyimpulkan bahwa Negara Israel bertanggung jawab atas dilakukannya empat tindakan genosida di Gaza dengan niat khusus untuk memusnahkan warga Palestina di Gaza," ujar Pillay.

Ia juga menyampaikan temuan komisi mengenai pernyataan sejumlah pejabat tinggi Israel.

"Komisi juga menemukan bahwa Presiden, Perdana Menteri, dan mantan Menteri Pertahanan Israel telah menghasut dilakukannya genosida," tambah Pillay.

Ketua Komite Nobel Norwegia Jørgen Watne Frydnes menyatakan penghargaan tersebut menyoroti pentingnya proses hukum internasional untuk menangani pelanggaran berat dan memberikan keadilan kepada korban.

"Pillay (85 tahun), yang lahir di Afrika Selatan, mendapat penghargaan atas upayanya dalam memajukan perdamaian dan hukum internasional," ujar Frydnes.

Dalam keterangan resmi yang dikutip Republika, komite menjelaskan alasan penekanan terhadap supremasi hukum di tengah konflik internasional.

"Di tengah meningkatnya jumlah perang dan konflik, serta saat para hakim dan lembaga hukum internasional menghadapi tekanan politik, Komite Nobel ingin mengingatkan bahwa kemampuan untuk menyelesaikan konflik tanpa penggunaan kekuatan atau kekerasan sangat bergantung pada supremasi hukum internasional," tulis Komite Nobel Norwegia.

Komite itu juga menempatkan pertanggungjawaban hukum sebagai bagian penting dalam mewujudkan perdamaian.

"Sistem hukum internasional yang meminta pertanggungjawaban penjahat perang dan memastikan keadilan bagi para korban pelanggaran merupakan prasyarat bagi dunia yang damai," demikian pernyataan komite yang dikutip Republika.

Dalam pengumuman yang diberitakan ANTARA, Komite Nobel menegaskan peran Pillay dalam perkembangan sistem hukum internasional.

"Komite Nobel mencatat peran penting Navi Pillay sebagai tokoh yang mendorong berkembangnya sistem hukum dan tatanan internasional," demikian keterangan komite yang dikutip ANTARA.

ANTARA juga mengutip pernyataan komite mengenai hubungan antara penegakan hukum dan perdamaian.

"Sistem hukum internasional di mana penjahat perang dituntut akuntabilitasnya dan di mana para korban dapat menerima keadilan merupakan syarat bagi tercapainya dunia yang damai," demikian pernyataan Komite Nobel yang dikutip ANTARA.

Pillay menerima kabar kemenangan tersebut ketika menghadiri Nuremberg Forum di Nuremberg, Jerman, sebuah pertemuan yang membahas hukum internasional. Hadirin menyambut pengumuman itu dengan tepuk tangan berdiri, sebelum Pillay menyampaikan tanggapannya.

"Pertama-tama, di tempat ini, tepuk tangan Anda sangat berarti bagi saya," ujar Pillay kepada hadirin.

Ia kemudian menjelaskan bahwa penerimaan masyarakat juga menjadi pertimbangan penting baginya dalam memandang penghargaan tersebut.

"Anda tahu, seseorang tentu tidak ingin menerima penghargaan, hadiah, atau apa pun kecuali jika publik sepakat bahwa ia memang layak menerimanya," katanya.

Pillay menambahkan tanggapan bernada humor mengenai kabar penghargaan yang baru diterimanya.

"Namun, karena saya seorang pengacara dan hakim, saya tetap ingin memverifikasi informasi ini," ujarnya.

Karier Pillay mencakup sejumlah posisi penting dalam sistem peradilan internasional. Ia lahir dari keluarga India Tamil di Durban, Afrika Selatan, pada September 1941, mendirikan firma hukum sendiri pada 1967, dan meraih gelar doktor dari Universitas Harvard pada 1988.

Pada 1995, Pillay menjadi hakim di Pengadilan Tinggi Afrika Selatan. Empat tahun kemudian, ia menjabat sebagai Hakim Ketua Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR), tempat ia berperan dalam pengakuan kekerasan seksual dan pemerkosaan sebagai dasar dakwaan genosida.

Ia kemudian bertugas sebagai hakim di Pengadilan Pidana Internasional (ICC). Dari 2008 hingga 2014, Pillay menjabat sebagai Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, sebelum menjadi hakim dalam perkara genosida Myanmar di ICJ pada 2019.

Penunjukan Pillay untuk memimpin Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB mengenai Wilayah Palestina yang Diduduki berlangsung pada Juli 2021 dan berakhir pada 2025. Temuan komisi mengenai Gaza menjadi salah satu pokok perselisihan politik yang menyertai pemberian Nobel tahun ini.

Kontroversi mengenai kiprahnya juga pernah muncul di Amerika Serikat. Pada 2014, lebih dari 100 anggota Kongres AS menandatangani surat yang mengkritik sikap Dewan Hak Asasi Manusia PBB terhadap Palestina di bawah kepemimpinannya.

Dalam surat tersebut, para anggota Kongres mempertanyakan kredibilitas dewan karena menyelidiki tindakan Israel tetapi tidak melakukan penyelidikan terhadap Hamas. Mereka menyatakan dewan itu "sama sekali tidak dapat dianggap serius sebagai organisasi hak asasi manusia".

Penganugerahan Nobel Perdamaian 2026 menempatkan rekam jejak Pillay dalam penegakan hukum internasional di pusat perhatian, bersamaan dengan perbedaan tajam antara penilaian Komite Nobel terhadap kontribusinya dan penolakan Israel terhadap temuan penyelidikan yang dipimpinnya.