Najib Razak Belum Lunasi Denda Kasus SRC International

Kesempatan menjalani sisa hukuman melalui tahanan rumah belum dapat dimanfaatkan mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak. Penyebabnya adalah denda RM50 juta atau sekitar Rp223,45 miliar dalam perkara SRC International yang belum dibayarkan hingga 1 November 2026, sebagaimana dilansir dari Internasional. Jaksa Agung Malaysia, Mohd Dusuki Mokhtar, membenarkan bahwa kewajiban finansial tersebut masih belum diselesaikan.

Kondisi ini membuat Najib harus tetap menjalani hukuman di penjara meskipun telah memperoleh pengampunan bersyarat dari Raja Malaysia. Ketentuan pembayaran denda menjadi bagian penting dari keputusan pengampunan tersebut. Selama RM50 juta belum dilunasi, mantan pemimpin Malaysia itu belum memenuhi persyaratan untuk berpindah dari penjara ke tahanan rumah.

Pengampunan bersyarat diberikan oleh Raja Malaysia, Sultan Ibrahim, pada 18 September 2026. Melalui keputusan tersebut, Najib memperoleh kesempatan menjalani sisa masa hukumannya di kediaman pribadi hingga 23 Agustus 2028.

Akan tetapi, fasilitas tersebut tidak diberikan tanpa persyaratan. Najib diwajibkan membayar denda RM50 juta terlebih dahulu agar dapat menjalani sisa hukuman melalui mekanisme tahanan rumah. Mengutip The Straits Times, Mohd Dusuki Mokhtar menjelaskan bahwa tidak terdapat batas waktu khusus yang ditetapkan untuk pelunasan denda tersebut. Meski demikian, kewajiban pembayaran tetap harus dipenuhi.

Dusuki juga membenarkan bahwa Najib tidak bisa meninggalkan penjara untuk menjalani tahanan rumah selama denda belum dibayar. Dengan demikian, pengampunan yang telah diterimanya belum mengubah lokasi pelaksanaan hukuman.

Perjalanan Hukuman dalam Kasus SRC International

Perkara SRC International bermula dari penyalahgunaan dana sebesar RM42 juta. Dalam kasus tersebut, Najib dinyatakan bersalah atas tujuh dakwaan yang berkaitan dengan penyelewengan dana perusahaan tersebut. Pada Juli 2020, Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun kepada Najib.

Selain pidana penjara, pengadilan juga menetapkan denda sebesar RM210 juta. Putusan itu kemudian melewati dua tahapan pemeriksaan lanjutan. Pengadilan Banding Malaysia menguatkan vonis tersebut pada Desember 2021, sebelum Mahkamah Federal kembali mempertahankannya pada Agustus 2022.

Perubahan terhadap hukuman baru terjadi pada 29 Januari 2024. Dewan Pengampunan memutuskan memberikan pengurangan masa penjara dari 12 tahun menjadi enam tahun.

Besaran denda dalam perkara yang sama turut mengalami pemangkasan. Nilai yang sebelumnya mencapai RM210 juta diturunkan menjadi RM50 juta, yakni kewajiban yang sampai 1 November 2026 belum dipenuhi Najib.

Najib Juga Menghadapi Perkara 1MDB

Selain kasus SRC International, Najib masih memiliki perkara hukum lain yang berkaitan dengan 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Kasus tersebut menyangkut penyalahgunaan dana dengan nilai mencapai RM2,3 miliar.

Pengadilan Tinggi pada 26 Desember 2025 menjatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun serta denda RM11,4 miliar dalam perkara tersebut. Dalam putusan itu, Najib dinyatakan bersalah atas empat dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan 21 dakwaan pencucian uang. Kedua jenis pelanggaran tersebut menjadi dasar penjatuhan hukuman dalam perkara 1MDB.

Pelaksanaan hukuman penjara selama 15 tahun tersebut tidak langsung dimulai setelah putusan dijatuhkan. Najib baru akan menjalani hukuman dalam perkara 1MDB setelah menyelesaikan masa pidananya dalam kasus SRC International. Dengan demikian, penyelesaian denda RM50 juta dalam perkara SRC International masih menjadi persyaratan utama bagi Najib untuk memperoleh kesempatan menjalani sisa hukumannya melalui tahanan rumah hingga 23 Agustus 2028.