MUI Desak Konser Andrea Bocelli Dibatalkan di Borobudur

Rencana konser Andrea Bocelli di Indonesia memicu polemik setelah MUI mendesak pembatalan acara di Candi Borobudur dan Kementerian Pariwisata menyatakan akan mengikuti keputusan MUI. Konser dijadwalkan berlangsung 31 Oktober 2026 di Borobudur dan 3 November 2026 di JIEXPO Jakarta.

Dilansir dari Detik Travel, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Prof Sudarnoto Abdul Hakim menyebut penolakan didasarkan pada rekam jejak Andrea Bocelli, termasuk kegiatan penggalangan dana untuk militer Israel di Los Angeles pada 2010 dan konser di Tel Aviv pada 2022.

MUI menilai keterlibatan pendanaan terhadap kekuatan militer yang dianggap terkait dengan kejahatan kemanusiaan di Gaza menjadi dasar penolakan terhadap penyelenggaraan konser tersebut.

Sudarnoto meminta pemerintah mempertahankan sikap yang dinilai konsisten terhadap isu kemanusiaan dan Palestina.

"Kali ini kembali saya ingin menegaskan bahwa rencana konser Andrea Bocelli harus dibatalkan demi menjaga prinsip keberpihakan kita pada kemanusiaan," ujar Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri.

Ia juga menegaskan penolakan MUI terhadap pemberian panggung kepada figur yang dinilai memiliki keterkaitan dengan pendanaan militer Israel.

"Jangan berikan panggung kepada siapa pun yang ikut mendanai pembunuh warga Gaza dan Palestina," kata Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri.

Kementerian Pariwisata kemudian menyatakan masih mempelajari persoalan tersebut setelah melakukan silaturahim dengan Dewan Pimpinan MUI di Kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/10).

Sekretaris Kementerian Pariwisata RI Bayu Aji mengatakan kementeriannya akan menyesuaikan sikap dengan keputusan MUI, sementara pembahasan juga mempertimbangkan posisi pemerintah Indonesia terkait Palestina.

"Belum ada pernyataan resmi dari pimpinan kami karena kami masih terus mempelajari situasi ini. Tapi kalau memang dari MUI sudah menyatakan ini, tentu kami akan tegak lurus mengikuti apa yang menjadi keputusan MUI," ujar Bayu Aji, Sekretaris Kementerian Pariwisata RI.

Menurut Bayu, pertemuan dengan MUI bertujuan mencari titik temu mengenai penyelenggaraan konser dengan mempertimbangkan nilai-nilai keumatan dan prinsip politik luar negeri Indonesia.

"Ya, kita mencoba mencari titik temu karena ini kan terkait dengan keumatan. Sikap pemerintah kan sudah jelas, mendukung Palestina. Ada arahan-arahan dari beliau-beliau di MUI yang akan coba kita komunikasikan lagi," terang Bayu Aji, Sekretaris Kementerian Pariwisata RI.

Kementerian Pariwisata juga membahas komunikasi dengan manajemen Andrea Bocelli. Masukan MUI yang dibicarakan mencakup harapan adanya pernyataan resmi dari pihak penyanyi mengenai dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

Bayu menegaskan perizinan konser bukan kewenangan Kementerian Pariwisata, meski kementerian tersebut menangani promosi dan industri pariwisata.

"Tapi kita juga harus melihat sudut pandang lainnya, tentu adanya keumatan dan lain sebagainya. Karena negara ini kan sudah resmi menyatakan bahwa mendukung pemerintahan Palestina," imbuh Bayu Aji, Sekretaris Kementerian Pariwisata RI.

Di Magelang, Wakapolresta Magelang AKBP Bim Rekoaji menyatakan pada Selasa (13/10) bahwa permohonan perizinan kegiatan telah mendapat pencabutan rekomendasi dari pihaknya.

"Untuk dari kami sendiri memang ada permohon perizinan untuk kegiatan tersebut, akan tetapi per hari ini sudah kita cabut," kata AKBP Bim Rekoaji, Wakapolresta Magelang.

Bim menyebut pencabutan tersebut dituangkan dalam surat yang diserahkan kepada panitia penyelenggara konser Andrea Bocelli.

"Satu bendel pencabutan surat rekomendasi kegiatan konser Andrea Bocelli kepada panitia penyelenggara," kata AKBP Bim Rekoaji, Wakapolresta Magelang.

Pernyataan tersebut disampaikan saat audiensi di kantor Unit Taman Wisata Borobudur dan disambut takbir massa Forum Bersama Rakyat dan Umat Islam yang menolak konser.

Namun, Kapolda Jawa Tengah Irjen Roy Hardi Siahaan membantah adanya pencabutan rekomendasi konser yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober 2026.

"Nggak ada membatalkan (konser Andrea Bocelli di Magelang). Kan posisinya rekomendasi itu berangkat dari tingkat daerah Magelang, kemudian dinaikkan ke Polda, sampai nanti di Mabes Polri," kata Roy Hardi Siahaan, Kapolda Jawa Tengah.

Roy menyebut pihak yang berwenang mengeluarkan izin berada pada Badan Intelijen dan Keamanan Polri. Ia juga menegaskan tidak ada pembatalan maupun rekomendasi untuk mencabut izin.

"Kita tidak pernah membatalkan itu. (Berarti belum dicabut?) Kita tidak pernah merekomendasikan untuk mencabut izinnya, tidak," kata Roy Hardi Siahaan, Kapolda Jawa Tengah.

Dengan demikian, terdapat perbedaan keterangan antara Polresta Magelang dan Polda Jawa Tengah mengenai status rekomendasi perizinan konser Andrea Bocelli di Candi Borobudur.