MSCI Kaji Perubahan Status Pasar Saham Indonesia

Perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia kini memasuki tahap konsultasi setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengusulkan pemindahan status dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Dalam pengumuman pada 15 Oktober 2026, penyedia indeks global tersebut menyoroti transparansi kepemilikan saham dan dugaan perdagangan terkoordinasi sebagai persoalan yang belum terselesaikan secara memadai, dilansir dari Investasi.

MSCI menegaskan Indonesia tidak akan diturunkan ke kategori Frontier Market. Namun, kemungkinan perubahan menjadi Standalone Market tetap terbuka, dengan keputusan final ditargetkan diumumkan paling lambat akhir Juni 2027.

Menurut MSCI, masukan terbaru dari pelaku pasar menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola dan kualitas pasar saham Indonesia belum berlangsung secara memadai dan konsisten. Selama konsultasi, MSCI juga membuka kemungkinan menyampaikan perkembangan masukan yang diterima dari para pelaku pasar.

Dalam Tinjauan Klasifikasi Pasar pada Juni 2026, MSCI mencatat kekhawatiran investor mengenai kualitas dan aksesibilitas pasar saham Indonesia. Meski otoritas pasar modal telah mengumumkan sejumlah reformasi, investor institusional menilai pelaksanaannya harus konsisten dan menghasilkan dampak nyata yang berkelanjutan.

Agenda reformasi yang menjadi perhatian mencakup keterbukaan informasi pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, perincian klasifikasi investor, pelaporan Konsentrasi Kepemilikan Saham Tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC), serta peta jalan peningkatan batas minimum saham beredar di publik atau free float menjadi 15%.

MSCI sebelumnya menyatakan akan mempertimbangkan perubahan klasifikasi apabila kemajuan yang memadai tidak terlihat hingga peninjauan indeks November 2026. Penilaian terbaru juga menyoroti dugaan perdagangan terkoordinasi dan minimnya bukti penegakan aturan yang berarti.

MSCI menyatakan usulan perubahan ke kategori Standalone Market akan dilanjutkan, kecuali konsultasi menghasilkan bukti jelas mengenai perbaikan substansial dalam tata kelola dan fungsi pasar yang dapat menjadi dasar peninjauan kembali. Dengan demikian, perubahan status tersebut masih berupa usulan dan belum menjadi keputusan final.

Selain membuka konsultasi, MSCI mempertahankan pembekuan sejumlah perubahan terkait sekuritas Indonesia dalam indeksnya hingga pemberitahuan lebih lanjut. Kebijakan ini mencakup perubahan yang berasal dari peninjauan indeks maupun peristiwa korporasi tertentu.

Dalam kebijakan tersebut, MSCI tidak akan meningkatkan Foreign Inclusion Factors (FIF) atau Number of Shares (NOS), menambahkan saham ke MSCI Indonesia Investable Market Index (IMI), maupun memindahkan saham ke segmen indeks berukuran lebih tinggi. FIF digunakan untuk memperhitungkan porsi saham yang tersedia bagi investor asing, sedangkan NOS merujuk pada jumlah saham yang menjadi dasar perhitungan indeks.

MSCI tetap akan menghapus saham yang diidentifikasi otoritas Indonesia dalam kerangka HSC. Data keterbukaan kepemilikan saham di atas 1% juga akan digunakan untuk menyesuaikan estimasi free float.

Menanggapi pengumuman tersebut, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menyatakan BEI menghormati independensi MSCI dalam menilai dan menetapkan klasifikasi pasar berdasarkan metodologinya. BEI juga akan meminta penjelasan lebih lanjut mengenai pertimbangan dan penilaian yang mendasari usulan tersebut dengan memperhatikan berbagai kemajuan reformasi pasar modal.

Jeffrey menyebut BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menjalankan sejumlah langkah konkret untuk meningkatkan transparansi, integritas, dan kualitas pasar modal Indonesia. BEI akan melanjutkan koordinasi dengan OJK dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga perdagangan efek tetap teratur, wajar, dan efisien.

Jeffrey menegaskan koordinasi tersebut akan terus dilakukan untuk memastikan perdagangan efek di pasar modal Indonesia berjalan sesuai tujuan pengawasan dan menjaga kepercayaan investor domestik maupun global.

"Ke depan, BEI akan terus berkoordinasi secara erat dengan OJK dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memastikan perdagangan efek di pasar modal Indonesia," ujar Jeffrey Hendrik, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia.