Moeldoko Sebut Kendaraan Listrik Bisa Tekan Subsidi Pemerintah

Penggunaan kendaraan listrik dinilai berpotensi mengurangi beban anggaran pemerintah melalui penurunan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan layanan kesehatan. Moeldoko menyampaikan penilaian tersebut saat berada di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (29/10), sebagaimana dilansir dari Detik Oto. Menurut Moeldoko, peralihan masyarakat menuju kendaraan listrik tidak hanya berkaitan dengan pengurangan polusi udara.

Lingkungan yang lebih bersih juga dinilai dapat mendukung kesehatan masyarakat dan mengurangi kebutuhan terhadap layanan kesehatan yang dibiayai pemerintah. Moeldoko menjelaskan bahwa penggunaan kendaraan listrik memberikan kontribusi terhadap upaya menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ia menilai kualitas udara yang lebih baik dapat memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

"Siapapun dari kita yang menggunakan EV punya kontribusi membangun lingkungan yang bersih. Lingkungan kita menjadi bersih, sehingga kita mewariskan anak-cucu kita untuk bisa menghirup udara segar," ujar Moeldoko.

Ia juga mengaitkan peningkatan kesehatan masyarakat dengan potensi pengurangan kebutuhan pembiayaan BPJS. Menurutnya, kondisi lingkungan yang lebih baik dapat membantu mengurangi pengeluaran pemerintah untuk subsidi layanan kesehatan. "Di balik itu, ternyata, dengan masyarakat yang sehat, membuat kebutuhan BPJS berkurang. Sehingga, kocek pemerintah untuk memberikan subsidi BPJS jadi berkurang," tutur Moeldoko.

Selain sektor kesehatan, Moeldoko menyoroti potensi penghematan anggaran dari berkurangnya penggunaan BBM. Kendaraan listrik dinilai dapat membantu menekan kebutuhan subsidi bahan bakar yang selama ini menjadi salah satu beban pemerintah. "Berikutnya, secara langsung, siapapun yang menggunakan EV berkontribusi mengurangi beban subsidi BBM dari pemerintah," ujar Moeldoko.

Meski demikian, besarnya pengaruh penggunaan kendaraan listrik terhadap pengurangan subsidi BPJS masih merupakan klaim manfaat yang disampaikan Moeldoko. Dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan anggaran pemerintah belum disertai data kuantitatif dalam pernyataan tersebut.