Pemerintah Menata Guru Mulai 2027 dengan Rekrutmen CPNS

Pemerintah menyiapkan penataan tata kelola guru yang mulai diterapkan pada 2027. Kebijakan ini mencakup perubahan status guru PPPK paruh waktu serta rencana pembukaan rekrutmen CPNS guru.

Dilansir dari Detikcom, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyebut kebutuhan guru PNS mencapai 464.856 orang. Rekrutmen CPNS guru akan berlangsung mulai 2027 hingga 2029.

Dalam rencana tersebut, guru yang lolos seleksi akan mendapatkan penugasan awal pada 2028. Kesempatan seleksi juga terbuka bagi guru PPPK maupun guru non-ASN yang memenuhi syarat administrasi.

Saat ini, jumlah guru PPPK tercatat sebanyak 935.316 orang. Pemerintah memasukkan kelompok tersebut dalam skema penataan kepegawaian guru yang akan berjalan bertahap.

Mulai 2027, guru PPPK paruh waktu direncanakan berubah menjadi guru PPPK penuh waktu. Perubahan status tersebut disertai pembayaran tunjangan oleh pemerintah pusat.

Mendikdasmen menjelaskan kebijakan itu sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola guru. Pernyataan tersebut disampaikan setelah rapat terbatas penerapan pendidikan negeri gratis pada 23/9/2026.

"Nah, guru PPPK kan selama ini masih ada dua kan, PPPK penuh waktu dan paruh waktu. Guru PPPK paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden," ucap Mendikdasmen dalam keterangan pers setelah rapat terbatas (ratas) penerapan pendidikan negeri gratis (23/9/2026).

Selain perubahan status PPPK, pemerintah juga mengatur peluang bagi guru non-ASN untuk mengikuti seleksi menjadi PNS atau PPPK. Peserta tetap harus memenuhi ketentuan dan mengikuti proses tes.

Bagi guru non-ASN yang belum berhasil dalam seleksi CPNS maupun PPPK, status kepegawaiannya tetap sebagai non-ASN. Pembayaran gaji dilakukan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah.

Dana BOS yang digunakan untuk pembayaran guru non-ASN tersebut berasal dari pemerintah pusat. Skema ini tetap diberlakukan bagi guru yang tidak lolos proses seleksi.

"Kemudian guru non-ASN, guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi PPPK dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes PPPK atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS. Nah, digaji dengan dana BOS dan dana BOS juga sumbernya dari pemerintah pusat," terangnya.

Keberlanjutan layanan pendidikan setelah 2026

Menjelang penerapan penataan tata kelola guru pada 1 Januari 2027, Kemendikdasmen memastikan guru non-ASN tetap dapat bekerja setelah 31 Desember 2026.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan layanan pendidikan. Guru non-ASN tetap menjalankan perannya selama proses penataan dan seleksi berlangsung.

Pemerintah mempersiapkan rangkaian kebijakan tersebut melalui perubahan status PPPK, pembukaan seleksi CPNS guru, serta pengaturan bagi guru non-ASN yang belum memenuhi hasil seleksi.