Malaysia Belum Beri Komitmen Dana untuk AirAsia

Pemerintah Malaysia belum menetapkan bantuan keuangan bagi AirAsia meski memantau tekanan terhadap kondisi keuangan maskapai berbiaya rendah tersebut akibat kenaikan harga bahan bakar pesawat. Dilansir dari Internasional, sebagaimana diberitakan Reuters pada Selasa (20/10), Kementerian Keuangan Malaysia menyampaikan posisi tersebut dalam jawaban tertulis kepada parlemen pada Senin. Kementerian Keuangan Malaysia menyatakan pemerintah belum menyepakati dukungan berupa jaminan, pinjaman, maupun suntikan dana publik.

Pemantauan dilakukan di tengah kerugian kuartalan AirAsia yang dikaitkan dengan kenaikan biaya bahan bakar akibat perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran. Dalam jawaban tertulis tersebut, kementerian menjelaskan bahwa pemerintah tetap memantau perkembangan industri penerbangan dan berkomunikasi dengan para pelaku industri untuk memperoleh masukan ahli, termasuk mengenai aspek teknis. Pendekatan serupa juga diterapkan pada sektor ekonomi lain yang terdampak krisis di Timur Tengah.

Kementerian Keuangan Malaysia menegaskan belum ada kesepakatan pembiayaan untuk maskapai tersebut.

"Sejauh ini, pemerintah belum membuat kesepakatan atau komitmen apa pun untuk memberikan dukungan pembiayaan kepada AirAsia, baik dalam bentuk jaminan, pinjaman maupun suntikan dana publik," ujar Kementerian Keuangan Malaysia. Sebelumnya, Reuters melaporkan pada bulan ini bahwa AirAsia telah berdiskusi dengan pemerintah Malaysia mengenai kemungkinan dukungan. Pembicaraan tersebut mencakup persoalan biaya operasional penerbangan, termasuk pungutan bandara dan bahan bakar.

Salah satu pendiri AirAsia, Tony Fernandes, menjelaskan bahwa pembahasan dengan pemerintah berfokus pada biaya operasional, bukan bantuan keuangan langsung. Hal tersebut menjadi pembeda antara pembicaraan mengenai beban industri dan komitmen pendanaan pemerintah. Pemerintah Malaysia juga menyatakan setiap permohonan dukungan dari perusahaan, baik di sektor penerbangan maupun bidang lainnya, akan dinilai berdasarkan kepentingan negara dan masyarakat. Pertimbangan lain meliputi keberlanjutan fiskal pemerintah serta perlindungan dana publik sesuai hukum dan prosedur yang berlaku.

Meski belum menjanjikan bantuan, pemerintah mengakui peran AirAsia dalam menjaga aktivitas penerbangan nasional. Menurut data yang disampaikan pemerintah, maskapai tersebut menyumbang sekitar 41% dari total 104,5 juta pergerakan penumpang di bandara yang dikelola Malaysia Airports Holdings pada 2025. Kontribusi AirAsia lebih besar pada segmen domestik, dengan pangsa hampir 60% dari seluruh pergerakan penumpang domestik.

Angka tersebut menunjukkan besarnya keterlibatan maskapai dalam layanan penerbangan di Malaysia. Pemerintah juga menilai AirAsia berperan penting dalam mempertahankan konektivitas udara di Sabah dan Sarawak, dua negara bagian Malaysia di Pulau Kalimantan. Namun, hingga pernyataan tersebut disampaikan, belum ada komitmen pembiayaan pemerintah untuk membantu maskapai menghadapi kenaikan biaya operasional.