Mahasiswa Desak Pemerintah Tetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional

Mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil menggelar demonstrasi di Jakarta, Jayapura, dan Yogyakarta pada Selasa (20/10), menuntut pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Aksi tersebut juga menyoroti dampak kebakaran terhadap kesehatan, lingkungan, ekonomi masyarakat, serta hak masyarakat adat, bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Di Jakarta, ratusan mahasiswa dan anggota koalisi masyarakat sipil berkumpul di Tugu Tani. Mereka menyampaikan lima tuntutan, meliputi penanganan karhutla dan pemulihan ekosistem, perbaikan tata kelola ekonomi, perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.

Dalam aksi tersebut, seorang orator menyerukan kritik terhadap pemerintahan yang kemudian diikuti peserta demonstrasi.

"Prabowo sudah gagal. Prabowo sudah gagal. Bowo-Gibran sudah gagal. Bowo-Gibran sudah gagal," seru orator yang diikuti massa aksi, sebagaimana dilaporkan BBC News Indonesia.

Peserta aksi juga menyoroti kenaikan biaya hidup. Nazhira dari BEM IPB membandingkan daya beli uang saku yang dimilikinya ketika masih duduk di kelas 11 SMA dengan kondisi saat ini.

"Sekarang terasa, untuk apa-apa harga barang naik semua. Sedikit-sedikit tapi lama-lama jadi bukit," ujar Nazhira.

Ia menjelaskan bahwa uang Rp100 ribu yang dahulu dapat digunakan untuk bepergian, menonton film, serta membeli makanan dan minuman kini hanya cukup untuk sebagian kebutuhan tersebut.

"Kalau sekarang uang itu paling untuk ongkos dan nonton saja. Beli makan dan minum tidak bisa," kata Nazhira.

Sekitar pukul 18.00 WIB, sejumlah demonstran menaiki patung petani di kawasan Tugu Tani dan membentangkan spanduk berisi tuntutan mereka. Dua peserta memanjat monumen setinggi sekitar 10 meter dengan bantuan rekan-rekannya, sementara massa lainnya meneriakkan seruan revolusi.

"Revolusi! Revolusi!" teriak massa aksi ketika spanduk tuntutan dibentangkan.

Di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, puluhan mahasiswa juga menggelar demonstrasi pada Selasa siang. Mereka mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, menindak perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran, memulihkan ekosistem, dan memperbaiki kebijakan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan.

Muamar, salah satu peserta aksi, menyoroti dampak kebakaran terhadap anak-anak di Kalimantan di tengah cita-cita pembangunan Indonesia menuju 2045.

"Kami hari ini membawa isu ini karhutla. 2045 Indonesia emas. Tapi anak-anak di Kalimantan bernapas susah," kata Muamar.

Ia juga menyampaikan penilaian peserta demonstrasi terhadap penanganan persoalan tersebut oleh pemerintah.

"Kami, atas nama mahasiswa dan masyarakat Kalimantan, menyatakan Prabowo dan Gibran telah gagal menyelesaikan masalah ini," ujarnya.

Di Jayapura, Papua, mahasiswa menyampaikan tuntutan serupa melalui kegiatan bertajuk Mimbar Rakyat Papua. Aktivis mahasiswa asal Papua Selatan, Stenly Dambujai, mengatakan kebakaran di sejumlah wilayah Merauke mengganggu kehidupan masyarakat adat yang bergantung pada alam dan mengancam kesehatan warga, terutama perempuan serta anak-anak.

"Ini memang sangat mengganggu kesehatan, terutama ibu dan anak-anak, karena pernapasannya ISPA," kata Stenly kepada wartawan Ikbal Asra.

Stenly meminta pemerintah daerah di Tanah Papua dan pemerintah pusat mempercepat penanganan, terutama di wilayah yang masih memiliki banyak titik kebakaran. Ia menilai penanganan perlu disesuaikan dengan kondisi setiap daerah terdampak.

"Kami harap mungkin dalam beberapa bulan ke depan ini harus ada penanganan cepat dan juga lebih spesifik ke daerah-daerah yang hari ini titik-titik apinya masih sangat banyak," ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah meningkatkan status penanganan kebakaran menjadi bencana nasional agar penanganannya mendapat perhatian lebih besar.

"Kami rasa harus ditingkatkan atau dinaikkan sebagai status bencana nasional," kata Stenly.

Selain penanganan kebakaran, Stenly mempertanyakan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten terkait pembangunan di Papua. Ia menyoroti Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai kelompok mahasiswa berpotensi mengancam lingkungan dan hak masyarakat adat.

"Apa yang pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten buat? Apakah hanya soal Proyek Strategis Nasional?" ujar Stenly.

Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Lingkungan dan Hak Masyarakat Adat Papua turut mendesak penghentian dan evaluasi PSN. Kelompok tersebut menilai ekspansi perkebunan, pertambangan, pembangunan infrastruktur, serta proyek pangan dan energi meningkatkan tekanan terhadap hutan Papua, terutama di Papua Selatan. Pejabat pemerintah pusat, menurut laporan BBC News Indonesia, telah membantah tuduhan mengenai dampak proyek-proyek tersebut.

Kelompok mahasiswa itu mengutip laporan Greenpeace yang mencatat pembukaan lahan untuk PSN di Papua Selatan mencapai sekitar 36.000 hektare, dengan deforestasi sekitar 19.900 hektare hingga Oktober 2025.

Di Jakarta pada pagi hari, 11 aktivis Greenpeace membentangkan spanduk di atas Patung Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia, sekitar pukul 06.05 WIB. Mereka kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya. Menurut Daniel Winatra dari Tim Advokasi untuk Demokrasi, enam aktivis belum diizinkan pulang hingga sekitar pukul 20.05 WIB.

"Saat ini, enam dari 11 orang yang tadi beraksi belum diperbolehkan pulang tanpa dasar hukum yang jelas," ujar Daniel Winatra dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD).

Daniel menduga polisi sedang mencari dasar hukum untuk menindak para aktivis tersebut. Mereka disebut menunggu pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Cagar Budaya karena aksi dilakukan di atas Patung Selamat Datang.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung, menyatakan akan memeriksa rekaman CCTV dari sejumlah lokasi dan meminta keterangan personel yang bertugas untuk mengetahui bagaimana para aktivis dapat mencapai bagian atas monumen. Menurut laporan BBC News Indonesia, keenam aktivis tersebut akhirnya telah dilepaskan oleh kepolisian.

Di Yogyakarta, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi juga menggelar demonstrasi sejak tengah hari untuk memprotes penanganan karhutla dan mengevaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.