Luhut Minta Evaluasi Ekspor Gas Indonesia ke Singapura

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai kebijakan penutupan ekspor gas ke Singapura perlu dievaluasi secara menyeluruh agar Indonesia dapat menentukan sikap nasional tanpa memicu konflik bilateral. Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (27/10/2026), ia menyerahkan evaluasi kebijakan tersebut kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dilansir dari Nasional. Luhut menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki alasan untuk berselisih dengan Singapura terkait kebijakan ekspor gas.

Namun, ia menilai pemerintah tetap perlu menunjukkan posisi yang jelas dalam menentukan kebijakan nasional. Dalam penjelasannya di kantornya di Jakarta, Luhut menyebut Bahlil telah memberikan pernyataan mengenai persoalan tersebut. Ia juga menilai evaluasi kebijakan perlu dilakukan secara cermat sebelum pemerintah menentukan langkah selanjutnya.

“Saya kira kita serahkan pada Menteri ESDM, kan Menteri ESDM tadi sudah memberikan pernyataan. Saya kira ya perlu dievaluasi baik-baik dan saya kira Pak Bahlil sudah melakukan itu semua,” ujar Luhut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Penyerahan evaluasi kepada Bahlil menempatkan Kementerian ESDM sebagai pihak yang menangani peninjauan kebijakan ekspor gas tersebut. Luhut tidak menyebutkan keputusan baru terkait kelanjutan ekspor dalam keterangannya. Mengenai hubungan dengan Singapura, Luhut menekankan pentingnya menjaga hubungan antarnegara sekaligus mempertahankan ketegasan pemerintah dalam mengambil keputusan. Menurutnya, kedua hal tersebut tidak harus saling bertentangan.

“Sebenarnya kita ngapain berkelahi sama Singapura, kan enggak ada juga (alasan untuk berkonflik). Tapi kita juga sebagai negara harus juga punya posisi yang jelas,” kata Luhut. Selain menyoroti kebijakan ekspor gas, Luhut menyampaikan perlunya introspeksi pemerintah untuk memperbaiki berbagai aspek pengelolaan negara. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan yang jelas mengenai hal tersebut.

Luhut juga menilai pandangan Prabowo perlu mendapat perhatian dari negara-negara anggota ASEAN. Ia mengaitkan hal itu dengan posisi Prabowo sebagai salah satu kepala negara senior di kawasan Asia Tenggara. “Saya kira Presiden sudah memberikan arahan yang jelas ya, dan Presiden sebagai kepala negara yang cukup senior di ASEAN ini, saya kira juga perlu didengar pendapatnya oleh teman-teman dari negara-negara ASEAN,” ujar Luhut.