Parlemen Lituania Dorong Pencabutan Larangan Senjata Nuklir

Upaya Lituania memperkuat pertahanan menghadapi kekhawatiran terhadap Rusia memasuki tahap legislatif baru. Parlemen negara tersebut menyetujui pembahasan lanjutan perubahan konstitusi yang akan menghapus larangan pengerahan senjata nuklir di wilayahnya, dilansir dari Medcom. Dalam pemungutan suara pembacaan pertama, usulan itu memperoleh dukungan 106 anggota parlemen, sedangkan 18 anggota menolak dan enam lainnya abstain.

Perubahan yang diajukan menyasar Pasal 137 konstitusi Lituania. Pasal 137 saat ini memuat larangan terhadap senjata pemusnah massal serta pembangunan pangkalan militer asing di wilayah Lituania. Jika amandemen disahkan, ketentuan konstitusional tersebut akan dicabut.

Meski telah melewati pemungutan suara awal, usulan itu belum menjadi keputusan final. Amandemen masih harus melalui pemungutan suara kedua, yang baru dapat dilaksanakan setelah jeda sekurang-kurangnya tiga bulan.

Untuk meloloskan perubahan tersebut pada tahap akhir, setidaknya 94 dari total 141 anggota parlemen harus memberikan suara setuju. Dengan demikian, hasil pembacaan pertama belum secara langsung mengubah ketentuan yang berlaku. Ketua Parlemen Lituania, Juozas Olekas, menyampaikan dukungannya terhadap pencabutan larangan tersebut sebelum pemungutan suara berlangsung. Ia menilai perubahan konstitusi dapat memperkuat kemampuan negara dalam menghadapi ancaman keamanan.

“Ini berarti kami mendapatkan dukungan sekuat mungkin,” kata Juozas Olekas.

Kerja sama pertahanan dengan sekutu NATO

Langkah legislatif ini berlangsung ketika Lituania mempererat hubungan pertahanan dengan negara-negara sekutunya dalam NATO. Salah satu perkembangan penting adalah pengerahan permanen brigade militer Jerman di negara tersebut.

Selain memperluas kerja sama dengan Jerman, Lituania telah meningkatkan anggaran pertahanannya secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Negara itu juga menjadi lokasi penempatan pasukan multinasional NATO sebagai bagian dari kehadiran militer aliansi tersebut.

Di tingkat Eropa, Prancis turut mempertimbangkan perluasan peran pencegahan nuklirnya. Perkembangan ini menjadi bagian dari konteks keamanan yang melatarbelakangi langkah Lituania meninjau kembali ketentuan konstitusional mengenai senjata nuklir.

Posisi geografis memperbesar perhatian terhadap keamanan

Kekhawatiran pertahanan Lituania turut berkaitan dengan letak geografisnya yang berada di antara Oblast Kaliningrad milik Rusia dan Belarus. Kedua wilayah tersebut berkaitan dengan keberadaan kemampuan militer Rusia.

Kaliningrad juga berbatasan dengan Polandia dan Lituania, dua negara anggota NATO. Posisi tersebut menempatkan Lituania di kawasan yang memiliki arti strategis dalam hubungan keamanan antara Rusia dan aliansi pertahanan Barat.

Dalam konteks itu, perubahan yang diusulkan berfokus pada penghapusan larangan dalam konstitusi, bukan pemberian izin langsung untuk mengerahkan senjata nuklir tertentu. Artinya, pencabutan ketentuan tersebut tidak dengan sendirinya menetapkan pengerahan senjata nuklir di wilayah Lituania.