Lampung Perketat Pemeriksaan BBM Subsidi Mulai 13 Oktober

Pemerintah Provinsi Lampung memperketat pengawasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi kendaraan roda enam atau lebih mulai Selasa, 13 Oktober 2026. Kebijakan ini menyasar pengisian berulang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), sekaligus memastikan penyaluran BBM tepat sasaran di tengah meningkatnya antrean kendaraan.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menjelaskan pemeriksaan akan mencocokkan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan kode QR yang digunakan untuk membeli BBM bersubsidi. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap setelah instruksi gubernur diterbitkan.

Rahmat menyampaikan kebijakan tersebut disiapkan untuk mencegah kendaraan mengisi BBM berkali-kali di lokasi berbeda.

"Kita akan mulai secara bertahap melakukan pengawasan kepada kendaraan roda enam ke atas, agar tidak melakukan pengisian BBM berkali-kali di berbagai SPBU," ujar Rahmat Mirzani Djausal, Gubernur Lampung.

Kebijakan itu dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), kepolisian, DPRD Lampung, serta Pertamina. Pemerintah provinsi juga menyiapkan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk membantu pemeriksaan di SPBU.

Rahmat mengatakan pemeriksaan akan melibatkan Satpol PP Provinsi Lampung dan meminta dukungan Pemerintah Kota Bandarlampung. Pengawasan diprioritaskan untuk memastikan peningkatan kebutuhan BBM tidak membuka peluang penyalahgunaan distribusi.

"Nanti ada pengerahan anggota Satpol PP di setiap SPBU, dan kita akan minta bantuan dari Kota Bandarlampung untuk melaksanakan pemeriksaan STNK serta QR Code. Kalau Instruksi Gubernur Lampung sudah selesai hari ini, besok bisa berlaku aturannya," ujar Rahmat Mirzani Djausal, Gubernur Lampung.

Menurut Rahmat, peningkatan permintaan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi antrean kendaraan. Pemerintah daerah ingin memastikan tambahan kebutuhan tersebut tidak mengganggu ketepatan penyaluran BBM bersubsidi.

"Persoalannya memang karena naiknya permintaan, tapi kita ingin dengan naiknya permintaan tidak ada permainan di situ dan semua harus tepat sasaran," ujar Rahmat Mirzani Djausal, Gubernur Lampung.

Kepala Satpol PP Provinsi Lampung Gadriyanto Abung menyatakan pihaknya siap mendukung pengawasan setelah aturan resmi diterbitkan. Ia menjelaskan pemeriksaan akan difokuskan pada kendaraan roda enam atau lebih karena pelaksanaannya membutuhkan personel yang memadai.

"Prinsipnya kami menunggu regulasi untuk mengatur tersebut. Dan juga kami pasti siap mendukung kebijakan Gubernur Lampung terkait antisipasi serta pengecekan sesuai regulasi berupa STNK ataupun barcode untuk mengisi BBM subsidi sesegera mungkin setelah aturan diterbitkan," ujar Gadriyanto Abung, Kepala Satpol PP Provinsi Lampung.

Gadriyanto menyebut Satpol PP Provinsi Lampung memiliki 768 personel yang tersebar di wilayah provinsi. Pelaksanaan pengawasan juga akan melibatkan dinas perhubungan serta pemerintah kabupaten dan kota, dengan Kota Bandarlampung menjadi salah satu prioritas karena antrean SPBU telah mengganggu ketertiban masyarakat.

Ia menegaskan bahwa Satpol PP bertugas memeriksa dan mendata dugaan pelanggaran, bukan melakukan penindakan. Penanganan lebih lanjut akan diserahkan kepada aparat yang berwenang.

"Kami hanya mendata pelanggaran, tidak ada penindakan karena bukan tupoksi kami. Semua penindakan akan diserahkan kepada pihak berwajib," ujar Gadriyanto Abung, Kepala Satpol PP Provinsi Lampung.

Di sisi lain, Pemprov Lampung telah mengusulkan tambahan kuota BBM bersubsidi untuk 2026 kepada pemerintah pusat guna mengantisipasi peningkatan kebutuhan. Berdasarkan data pemerintah provinsi, alokasi Biosolar tahun ini mencapai 790.961 kiloliter (KL), dengan usulan tambahan 120.384 KL atau sekitar 15,22 persen.

Untuk Pertalite, kuota yang ditetapkan pada 2026 mencapai 695.210 KL. Pemprov Lampung mengusulkan tambahan 72.391 KL atau sekitar 10,41 persen dari alokasi awal.

Hingga Jumat, 9 Oktober 2026, usulan tambahan kuota Biosolar dan Pertalite tersebut masih dikaji Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Pemprov Lampung menyatakan stok BBM masih aman, sementara peningkatan kebutuhan dan pelayanan pengisian di SPBU tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.