Lampung Perketat Pemeriksaan BBM Subsidi untuk Kendaraan Besar

Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan pengawasan lebih ketat terhadap pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh kendaraan roda enam atau lebih. Pemeriksaan akan mencakup Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan QR Code MyPertamina untuk mencegah pengisian berulang di sejumlah SPBU, dilansir dari Detik Oto. Kebijakan tersebut disiapkan menyusul antrean kendaraan yang terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Pemerintah daerah ingin memastikan peningkatan permintaan BBM tidak membuka peluang penyalahgunaan penyaluran bahan bakar bersubsidi. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menjelaskan bahwa pengawasan terhadap kendaraan berukuran besar akan diterapkan secara bertahap. Sasaran utamanya adalah kendaraan yang berpotensi mengisi BBM bersubsidi berkali-kali di SPBU berbeda.

"Kita akan mulai secara bertahap melakukan pengawasan kepada kendaraan roda enam ke atas, agar tidak melakukan pengisian BBM berkali-kali di berbagai SPBU," kata Rahmat seperti dikutip Antara.

Pelaksanaan pemeriksaan akan melibatkan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung. Petugas akan membantu mencocokkan identitas kendaraan yang tercantum dalam STNK dengan QR Code yang dipakai saat membeli BBM bersubsidi. Selain personel tingkat provinsi, pemerintah daerah juga berencana meminta dukungan dari Pemerintah Kota Bandarlampung. Pemeriksaan tersebut akan dilakukan di SPBU sebagai bagian dari upaya mengawasi pembelian BBM oleh kendaraan roda enam atau lebih.

Rahmat menyebut penerapan aturan bergantung pada penyelesaian Instruksi Gubernur Lampung. Jika instruksi itu rampung sesuai rencana, pelaksanaan pemeriksaan dapat dimulai pada hari berikutnya. "Nanti ada pengerahan anggota Satpol PP di setiap SPBU, dan kita akan minta bantuan dari Kota Bandarlampung untuk melaksanakan pemeriksaan STNK serta QR Code. Kalau Instruksi Gubernur Lampung sudah selesai hari ini, besok bisa berlaku aturannya," ujar Rahmat.

Pengawasan Ditujukan agar BBM Tepat Sasaran

Pengetatan pemeriksaan ditujukan untuk menjaga agar BBM bersubsidi diterima oleh pihak yang berhak. Pemerintah daerah juga ingin mencegah praktik penyalahgunaan dalam distribusi, terutama ketika permintaan bahan bakar meningkat dan antrean di SPBU bertambah.

Menurut Rahmat, kenaikan permintaan memang menjadi salah satu persoalan yang memengaruhi kondisi di lapangan. Namun, peningkatan kebutuhan tersebut harus diikuti pengawasan agar penyaluran BBM tetap sesuai peruntukannya.

"Persoalannya memang karena naiknya permintaan, tapi kita ingin dengan naiknya permintaan tidak ada permainan di situ dan semua harus tepat sasaran," kata Rahmat.

Satpol PP Hanya Mendata Dugaan Pelanggaran

Kepala Satpol PP Provinsi Lampung Gadriyanto Abung menyatakan bahwa kendaraan roda enam atau lebih akan menjadi prioritas pemeriksaan. Meski terlibat langsung dalam pengawasan di SPBU, Satpol PP tidak bertugas menjatuhkan tindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan.

Peran personel Satpol PP dibatasi pada pemeriksaan dan pendataan dugaan pelanggaran. Penanganan lebih lanjut akan diserahkan kepada pihak berwenang sesuai dengan kewenangannya.

"Kami hanya mendata pelanggaran, tidak ada penindakan karena bukan tupoksi kami. Semua penindakan akan diserahkan kepada pihak berwajib," ujar Gadriyanto.