Koster Desak Platform Digital Tertibkan Akomodasi Tanpa Izin di Bali

Gubernur Bali Wayan Koster meminta platform pemasaran perjalanan dan akomodasi daring menyaring vila, rumah sewa, serta penginapan berdasarkan kelengkapan izin usaha. Permintaan itu disampaikan dalam Musyawarah Daerah XV ASITA Bali di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (16/10/2026), untuk menjaga persaingan bisnis pariwisata tetap sehat, dilansir dari Detik Travel.

Koster meminta penyedia layanan digital menjadikan izin usaha sebagai persyaratan sebelum akomodasi dipasarkan. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mencegah usaha yang belum memenuhi ketentuan memperoleh akses pemasaran yang sama dengan pelaku usaha yang telah mematuhi peraturan.

Dalam pertemuan yang dihadiri ratusan pelaku pariwisata itu, Koster menekankan pentingnya pemeriksaan perizinan sebelum sebuah properti dimasukkan ke sistem pemasaran.

"Kalau mau memasarkan, pakai syarat, suruh berizin dulu. Kalau mau masuk ke sistem pemasaran, urus dulu izinnya, jangan dipasarkan tanpa izin," ujar Wayan Koster, Gubernur Bali.

Menurut Koster, keberadaan akomodasi tanpa izin dapat merugikan pengusaha yang telah memenuhi seluruh persyaratan. Pelaku usaha yang patuh harus bersaing dengan pengelola yang tidak menjalankan kewajiban berdasarkan ketentuan yang sama.

Koster menilai pengusaha yang telah memenuhi aturan perlu memperoleh kepastian dan perlindungan dalam menjalankan bisnis. Sementara itu, pengelola akomodasi yang belum memiliki izin perlu segera memenuhi persyaratan yang berlaku.

Ia juga mengingatkan risiko ketika praktik usaha tanpa izin terus berlangsung. Kondisi tersebut dikhawatirkan mendorong pelaku usaha yang sebelumnya mematuhi aturan untuk ikut mengabaikan kewajibannya.

Dalam pandangannya, keberhasilan promosi pariwisata perlu disertai tata kelola usaha yang tertib agar manfaatnya dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

"Promosi yang berhasil mendatangkan wisatawan tidak akan memberikan manfaat berkelanjutan apabila tata kelola usaha di dalamnya bermasalah," ujar Wayan Koster, Gubernur Bali.

Koster menempatkan penertiban akomodasi tanpa izin sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas industri pariwisata Bali. Ia menilai pertumbuhan sektor tersebut perlu ditopang praktik usaha yang sehat, berkualitas, dan bermartabat.

Tanggung jawab pengawasan, menurut Koster, tidak hanya berada pada pemerintah dan pengelola akomodasi. Penyedia layanan pemasaran digital juga diminta memastikan properti yang mereka promosikan telah memenuhi ketentuan perizinan.

Koster turut menyoroti perlunya menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan kepatuhan terhadap peraturan dan kepentingan masyarakat Bali. Pertumbuhan pariwisata, menurutnya, tidak semestinya hanya berorientasi pada keuntungan usaha dan jumlah wisatawan.