DPRD Tabanan Minta Pungutan Wisata Jatiluwih Dievaluasi

Persoalan pemeriksaan kendaraan dan pemberlakuan retribusi di kawasan Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Tabanan, mendorong DPRD Tabanan meminta evaluasi terhadap sistem pengelolaannya. Permintaan tersebut muncul setelah warga mengeluhkan pemeriksaan dan permintaan pembayaran ketika melewati kawasan itu tanpa tujuan berwisata, dilansir dari Detik Travel. Persoalan ini menjadi perhatian karena jalur di kawasan Jatiluwih juga digunakan masyarakat untuk menunjang kegiatan sehari-hari.

Warga yang sekadar melintas merasa keberatan apabila harus menjalani pemeriksaan seperti pengunjung yang datang menikmati objek wisata. Keluhan mengenai mekanisme tersebut sebelumnya beberapa kali muncul dan ramai diperbincangkan di media sosial. Kondisi itu membuat DPRD Tabanan menilai perlu adanya peninjauan agar pelaksanaan pungutan tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun kesulitan bagi masyarakat setempat.

Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, menilai pembeda antara wisatawan dan pengguna jalan yang hanya melintas harus diatur secara jelas. Menurutnya, kedua kelompok tersebut memiliki tujuan berbeda sehingga tidak semestinya mendapatkan perlakuan yang sama dalam penerapan retribusi.

Arnawa menjelaskan bahwa pungutan dapat diberlakukan kepada orang yang memang datang untuk menikmati daya tarik wisata. Sebaliknya, masyarakat yang hanya menggunakan akses jalan tanpa mengunjungi objek wisata perlu mendapatkan perlakuan berbeda. Ia mengingatkan bahwa persoalan tersebut berpotensi menjadi perhatian lebih luas apabila mekanisme serupa diterapkan di berbagai kawasan wisata lainnya, termasuk desa wisata.

"Jangan sampai nanti semua destinasi wisata, termasuk desa wisata, menerapkan hal yang sama. Masyarakat yang hanya melintas kemudian ikut dipungut. Ini harus dipikirkan dan dikaji bersama agar ada aturan yang jelas," kata Arnawa, Jumat (30/10/2026), dikutip dari Detik Travel.

Selain meminta evaluasi, pimpinan DPRD Tabanan tersebut mendorong pengelola DTW Jatiluwih berkomunikasi dengan dinas terkait dan DPRD. Pembahasan bersama diperlukan untuk memperjelas ketentuan pemeriksaan kendaraan sekaligus mekanisme penarikan retribusi.

Arnawa juga mengingatkan bahwa pengelolaan destinasi tidak boleh mengabaikan kepentingan warga. Menurutnya, persoalan pelayanan dan pungutan perlu ditangani secara tepat agar tidak memberikan dampak buruk terhadap citra pariwisata Tabanan.

Pengelola Jatiluwih Jelaskan Mekanisme Pemeriksaan

Di sisi lain, Manager DTW Jatiluwih I Ketut Purna membantah bahwa pengelola menarik retribusi dari masyarakat yang hanya melewati kawasan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan kendaraan di pos penjagaan bertujuan memastikan kepentingan setiap pengendara yang masuk.

Melalui pemeriksaan itu, petugas berusaha membedakan pengendara yang hendak menikmati kawasan wisata dengan masyarakat yang sekadar menggunakan jalur tersebut sebagai akses perjalanan. Dengan demikian, menurut pengelola, pemeriksaan bukan berarti setiap orang yang melintas diwajibkan membeli tiket. Purna turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Bali yang merasa terganggu oleh proses pemeriksaan di pintu masuk kawasan wisata.

Ia memahami adanya keluhan terkait aktivitas pemeriksaan yang dilakukan petugas penjagaan. Ia menegaskan bahwa kewajiban membayar retribusi berkaitan dengan aktivitas menikmati objek wisata, bukan semata-mata melewati wilayah Jatiluwih. Pengunjung yang berhenti untuk menikmati fasilitas, termasuk makan atau minum, juga masuk dalam kategori pengunjung yang dikenakan pungutan.

"Kalau memang hanya melintas, silakan lewat. Namun, kalau berhenti dan berkunjung ke objek wisata, tentu ada retribusi sesuai kerja sama yang telah disepakati dengan pemerintah," kata pria yang akrab disapa John itu.

Menurut Purna, pemeriksaan kendaraan tetap diperlukan untuk mengantisipasi pengunjung yang menikmati kawasan wisata tanpa memenuhi kewajiban pembayaran tiket. Karena itu, petugas perlu mengetahui tujuan kedatangan setiap kendaraan sebelum menentukan apakah pengendara termasuk wisatawan atau pengguna jalan biasa.

Pengelola Terbuka untuk Pembahasan dengan DPRD

Meski mempertahankan mekanisme pemeriksaan, pihak pengelola DTW Jatiluwih menyatakan bersedia memberikan penjelasan kepada DPRD Tabanan maupun instansi yang berkepentingan. Keterbukaan tersebut disampaikan sebagai upaya membahas persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Purna menawarkan pertemuan langsung agar kedua pihak dapat membicarakan penerapan aturan dan mencari penyelesaian bersama. Pertemuan tersebut dapat dilakukan di kantor DPRD ataupun dengan menerima kunjungan anggota dewan ke kawasan Jatiluwih.

"Kami siap datang ke DPRD untuk memberikan penjelasan. Atau pihak DPRD datang ke sini (Jatiluwih). Mari duduk bersama mencari solusi.

Prinsipnya, kami tidak memungut retribusi kepada masyarakat yang hanya melintas," ujar Purna. Dengan adanya permintaan evaluasi dari DPRD dan kesediaan pengelola untuk berdialog, persoalan utama yang perlu dibahas adalah kejelasan batas antara aktivitas wisata dan penggunaan jalur untuk kepentingan perjalanan masyarakat. Pengaturan tersebut menjadi perhatian agar pemeriksaan kendaraan tidak disalahartikan sebagai kewajiban membayar bagi setiap orang yang melintas.