Korea Selatan Pantau Perbatasan Usai Korut Siagakan Senjata

Ketegangan militer di perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan meningkat setelah Pyongyang mengumumkan kesiagaan persenjataan dan rencana mengaktifkan kembali pengeras suara propaganda. Namun, hingga Kamis (22/10/2026), militer Korea Selatan belum menemukan indikasi pengerahan sistem persenjataan baru di kawasan tersebut, dilansir dari Internasional.

Juru Bicara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, Jang Do-young, menyatakan militer terus mengawasi perkembangan aktivitas Korea Utara untuk mengantisipasi perubahan situasi keamanan di perbatasan.

Dalam keterangannya kepada wartawan yang dikutip AFP, Jang mengatakan, "Kami belum melihat tanda-tanda apa pun yang menunjukkan Korea Utara sedang mengerahkan jenis persenjataan baru," ujar Jang Do-young, Juru Bicara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan.

Militer Korea Selatan juga memeriksa aktivitas di sekitar pengeras suara propaganda. Menurut Jang, kegiatan yang terpantau sejauh ini masih berupa pemeliharaan rutin yang telah berlangsung sebelum Pyongyang menyampaikan pengumuman terbarunya.

Karena itu, aktivitas perawatan tersebut belum membuktikan bahwa siaran propaganda Korea Utara telah kembali beroperasi. Seoul tetap meningkatkan pemantauan terhadap perkembangan di sepanjang perbatasan.

Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, sebelumnya menyatakan bahwa negaranya akan menyiagakan pengeras suara propaganda yang diarahkan ke Korea Selatan dalam beberapa hari mendatang. Ia juga mengumumkan bahwa sarana penanggulangan baru telah disiagakan di sepanjang perbatasan tanpa menjelaskan jenis persenjataan yang dimaksud.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Kim mengunjungi kawasan perbatasan bersama sejumlah pejabat militer. Sehari sebelumnya, ia mengklaim unit pasukan taktis Korea Utara telah menempati posisi tembak baru.

Pada Senin (19/10/2026), Pyongyang menyebut kondisi perbatasan berada dalam situasi gawat dan mempertimbangkan penambahan sarana serangan taktis. Namun, klaim mengenai kesiapan persenjataan baru tersebut belum dikonfirmasi oleh militer Korea Selatan.

Jang juga menilai rangkaian pernyataan Pyongyang belakangan ini menunjukkan bahwa upaya Korea Selatan membersihkan ranjau darat di Zona Demiliterisasi atau DMZ memberikan tekanan terhadap Korea Utara.

Sebelumnya, Pyongyang menuduh militer Seoul menyiarkan hampir 1.000 siaran pengeras suara yang dianggap provokatif serta melepaskan tembakan peringatan selama periode 1–17 Oktober 2026. Militer Korea Selatan membantah tuduhan tersebut dan menyatakan kedua tindakan itu merupakan langkah pertahanan untuk merespons aktivitas pasukan Korea Utara di dekat garis demarkasi militer.

Ketegangan juga berkaitan dengan ledakan ranjau pada 21 September 2026 di kawasan DMZ yang melukai tiga prajurit Korea Selatan. Seoul menuduh Korea Utara menanam ranjau antipersonel di wilayah tersebut dan menyebut tindakan itu melanggar Perjanjian Gencatan Senjata yang mengakhiri Perang Korea pada 1950–1953.

Militer Korea Selatan dan Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa menyimpulkan ledakan tersebut berasal dari ranjau Korea Utara yang ditanam di sebelah selatan garis demarkasi militer. Pyongyang membantah bertanggung jawab atas insiden itu.

Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung kembali mendorong pembukaan dialog untuk mencegah konflik lebih lanjut. Namun, Kim Yo Jong mengecam tawaran tersebut dan menolak pendekatan Seoul, sementara pemerintah Korea Selatan mendesak Pyongyang menghentikan tindakan yang berisiko memicu bentrokan serta membuka komunikasi terkait garis demarkasi militer.

Kedua Korea sebelumnya menggunakan pengeras suara sebagai sarana perang psikologis untuk menyebarkan propaganda melintasi perbatasan. Korea Selatan menghentikan siaran anti-Korea Utara pada Juni 2025 dan membongkar sekitar 20 pengeras suara permanen di kawasan perbatasan pada Agustus 2025, setelah itu Korea Utara juga menghentikan siaran propagandanya.

Selain perkembangan di perbatasan, Korea Utara belakangan mengumumkan pengembangan dan pengujian sejumlah persenjataan, termasuk sistem torpedo berpemandu presisi dan rudal hipersonik jarak menengah yang diklaim menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Hingga Kamis (22/10/2026), militer Korea Selatan tetap menyatakan belum mendeteksi pengerahan jenis persenjataan baru di wilayah perbatasan.