Koperasi Merah Putih Catat Transaksi Rp208,64 Miliar

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mencatat transaksi Rp208,64 miliar sepanjang 2026, seiring beroperasinya 10.070 koperasi hingga pertengahan Oktober. Dilansir dari Medcom, data pemerintah per 16 Oktober 2026 menunjukkan perdagangan kebutuhan pokok menjadi bagian utama kegiatan usaha koperasi tersebut.

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menyebutkan, dashboard Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) merekam 85.427 transaksi sejak awal 2026. Data operasional mencatat 10.070 unit koperasi telah menjalankan kegiatan usaha hingga 15 Oktober 2026.

Beras medium program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam kemasan 5 kilogram menjadi komoditas dengan nilai transaksi tertinggi, yakni Rp92,98 miliar. Minyak goreng menyusul dengan nilai transaksi Rp47,07 miliar, menurut data Simkopdes yang disampaikan pemerintah.

Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom, Kurnia Ramadhana, menjelaskan bahwa program KDKMP diarahkan untuk memperkuat kegiatan ekonomi di tingkat desa melalui distribusi barang dan pemasaran hasil produksi masyarakat.

"KDKMP dikembangkan sebagai pusat kegiatan ekonomi desa yang dapat memperpendek rantai distribusi dan memperluas akses pasar bagi petani serta pelaku usaha lokal," ujar Kurnia Ramadhana, Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom.

Pengembangan program tersebut diharapkan memperluas fungsi koperasi, dari penjualan kebutuhan pokok menjadi saluran pemasaran hasil pertanian dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah juga mengharapkan koperasi dapat menghubungkan produsen dengan konsumen serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha setempat.

Dari sisi infrastruktur, Simkopdes mencatat 28.402 koperasi telah menyelesaikan pembangunan gedung dan gerai melalui Agrinas Pangan Nusantara. Biaya pembangunan fasilitas tersebut diperkirakan mencapai Rp3 miliar per unit.

Namun, jumlah koperasi yang telah menyelesaikan pembangunan fasilitas lebih besar daripada jumlah yang sudah beroperasi. Pemerintah mencatat 10.070 koperasi menjalankan kegiatan usaha hingga 15 Oktober 2026 dan menjadi sasaran pemantauan intensif.

Pemantauan tersebut ditujukan untuk memastikan kesiapan fasilitas serta kelengkapan sarana dan prasarana penunjang operasional. Pemerintah juga menghadapi tantangan untuk menjaga keberlangsungan usaha koperasi, termasuk memastikan ketersediaan barang dan meningkatkan penyerapan produk lokal.

Pengembangan KDKMP menjadi bagian dari evaluasi program ekonomi kerakyatan menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026. Data transaksi dan jumlah koperasi yang telah beroperasi menjadi bagian dari perkembangan program tersebut.