Komisi X DPR Usulkan Buku Riset sebagai Alternatif Jurnal Ilmiah

Komisi X DPR RI mengusulkan agar buku berbasis riset diakui sebagai alternatif publikasi jurnal ilmiah bagi dosen. Usulan yang disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI ini bertujuan memberikan fleksibilitas dalam penyebarluasan hasil penelitian, dengan tetap memperhatikan standar akademik dan kualitas riset, dilansir dari Detikcom.

Komisi X menilai penerbitan buku penelitian dapat memberikan manfaat tambahan bagi dosen, termasuk hak cipta, royalti, dan peluang pemanfaatan materi penelitian sebagai bahan pembelajaran. Skema tersebut juga dipandang sebagai alternatif di tengah beban kerja dan biaya yang diperlukan untuk menerbitkan jurnal ilmiah.

Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, menyampaikan pertimbangan tersebut saat berada di Denpasar, Bali. Dalam keterangannya yang dikutip dari TVR Parlemen pada Rabu (21/10/2026), ia menjelaskan perbedaan manfaat antara publikasi jurnal dan penerbitan buku berbasis penelitian.

"Berbeda dengan jurnal, buku memberikan hak royalti dan hak cipta kepada penulis, serta dapat digunakan sebagai bahan mata kuliah bagi siswa. Hal ini juga menjadi pertimbangan," ujar Ferdiansyah.

Menurut Ferdiansyah, pilihan bentuk publikasi ilmiah perlu diperluas agar dosen tidak hanya bergantung pada jurnal untuk menyebarluaskan hasil penelitian. Ia mendorong pemerintah mengkaji pengakuan buku yang disusun berdasarkan riset sebagai salah satu bentuk karya ilmiah.

"Karena itu, kami mengusulkan agar penulisan karya ilmiah tidak diwajibkan hanya dalam bentuk jurnal. Mengapa tidak membuka pilihan berupa buku yang juga berbasis penelitian?" ujar Ferdiansyah.

Ferdiansyah meminta Kemdiktisaintek mempertimbangkan usulan tersebut dengan tetap memastikan bahwa buku yang diakui sebagai publikasi ilmiah memenuhi standar akademik dan menjaga kualitas penelitian. Usulan itu menempatkan buku berbasis riset sebagai pilihan tambahan, bukan mengabaikan ketentuan mutu karya ilmiah.

Ketentuan mengenai kewajiban dosen dalam menjalankan tugas profesional tercantum dalam Pasal 45 UU Guru dan Dosen. Aturan tersebut mencakup pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan evaluasi pembelajaran.

Pasal yang sama juga mengatur kewajiban dosen untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Sementara itu, Pasal 12 ayat (3) UU Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks yang diterbitkan perguruan tinggi maupun lembaga penerbit lain yang diakui, dan/atau memublikasikan karya ilmiah.

Ketentuan tersebut menempatkan buku dan karya ilmiah sebagai sumber belajar serta sarana pengembangan budaya akademik dan pembiasaan membaca serta menulis di lingkungan sivitas akademika.

Adapun Pasal 49 ayat 22 UU Guru dan Dosen mengatur kewajiban khusus profesor untuk menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya guna mencerahkan masyarakat.