Komdigi Perkuat Konektivitas untuk Pemerataan Pusat Data

Pemerintah menyiapkan penguatan jaringan telekomunikasi, kepastian pasokan listrik, dan penyederhanaan perizinan untuk memperluas pembangunan pusat data ke luar Jawa dan Batam. Langkah yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ini ditujukan untuk membuka peluang investasi, termasuk di wilayah Indonesia timur, dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan kebutuhan pasar, dilansir dari Detik iNET. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto menyatakan, pemerataan pusat data swasta membutuhkan perencanaan terpadu.

Pemerintah perlu memperhitungkan kebutuhan industri, pendidikan, layanan publik, serta ketersediaan energi dan kesesuaian lokasi. Dalam diskusi panel Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Wayan menjelaskan bahwa penentuan lokasi perlu mengacu pada kebutuhan berbagai sektor.

"Kami perlu memprioritaskan kawasan-kawasan tertentu dengan mempertimbangkan kebutuhan pemerintah, industri, dunia pendidikan, dan layanan publik. Selain itu, pasokan energi dan kesesuaian lokasi juga merupakan hal penting," ujar Wayan Toni Supriyanto, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi.

Untuk memberikan kepastian bagi investor, pemerintah telah menyiapkan rancangan Peraturan Presiden yang mengatur kabel bawah laut dan pusat data. Menurut Wayan, rancangan tersebut telah memasuki tahap konsultasi publik. Regulasi itu diharapkan mendukung pembangunan infrastruktur digital sekaligus memperjelas kerangka pengembangan pusat data di berbagai wilayah Indonesia.

Wayan juga menekankan pentingnya koneksi cadangan yang menghubungkan pusat data di luar Jawa dan Batam dengan jaringan nasional serta internasional. Infrastruktur tersebut diperlukan agar fasilitas di wilayah yang belum menjadi pusat konektivitas utama tetap terhubung. "Untuk mendorong pembangunan pusat data di Indonesia bagian timur, kami juga menyediakan konektivitas cadangan menuju pusat konektivitas nasional dan internasional. Dengan begitu, pusat data di luar Jawa dan Batam tidak menjadi fasilitas yang terisolasi," ujar Wayan.

Selain jaringan telekomunikasi, kesiapan lokasi bergantung pada pasokan listrik, gardu induk, air untuk sistem pendinginan, serta mitigasi risiko bencana. Pemerintah juga menyoroti penyederhanaan perizinan untuk mempercepat realisasi pembangunan. Sulawesi dan Kupang termasuk wilayah di luar Jawa yang berpotensi dipertimbangkan sebagai lokasi pusat data.

Namun, pengembangan di kawasan tersebut tetap harus memperhatikan potensi pasar dan kesiapan ekosistem setempat. Wayan menilai koordinasi antarpihak diperlukan untuk memastikan ketersediaan lahan dan kepastian biaya. Kerja sama tersebut mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, operator jaringan, instansi pertanahan, dan investor.

"Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, operator jaringan, instansi yang menangani pertanahan, serta investor sangat diperlukan. Kolaborasi ini penting untuk memberikan kepastian mengenai ketersediaan lahan dan biaya," ungkap Wayan.

Kebutuhan infrastruktur pusat data juga berkaitan dengan pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Pembangunan AI Factory dan pusat data AI membutuhkan pasokan listrik yang andal, kapasitas daya besar, ketersediaan air, serta konektivitas berkapasitas tinggi. Menurut Wayan, kesiapan jaringan perlu mencakup seluruh lapisan, mulai dari jaringan backbone, jaringan penghubung, hingga jaringan akses.

Kekurangan kapasitas dan keterlambatan koneksi dapat menghambat pengembangan infrastruktur AI. "Kita membutuhkan konektivitas berkapasitas tinggi untuk mendukung AI. Kita juga harus memastikan tidak ada lagi keterlambatan dan kekurangan kapasitas koneksi, baik pada jaringan backbone, jaringan penghubung, maupun jaringan akses," tegas Wayan.

Pemerintah turut mendorong perencanaan lintas sektor yang melibatkan industri dan dunia pendidikan. Persiapan tersebut mencakup penilaian kesiapan jaringan dan pasokan listrik serta kemampuan kontraktor dalam negeri untuk mendukung pembangunan infrastruktur digital.