KKP Dorong Hilirisasi Rumput Laut untuk Tarik Investasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong akselerasi hilirisasi rumput laut demi meningkatkan nilai tambah sektor kelautan sekaligus memikat investasi ekonomi biru di Indonesia, sebagaimana dilansir dari Nasional, Rabu (7/10/2026).

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa potensi kelautan nasional perlu ditransformasikan menjadi basis industri bernilai tambah. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat ekspor, memicu pertumbuhan investasi, serta memperluas lapangan kerja.

Penguatan kontribusi ekonomi biru bagi perekonomian nasional membutuhkan dukungan inovasi, penguasaan teknologi, ketersediaan modal, dan kemitraan strategis guna memperbesar skala industri perikanan.

"Ekonomi biru bukan hanya tentang melindungi sumber daya, tetapi juga tentang mengembangkan sumber daya dalam jangka panjang bagi masyarakat kita," ujar Trenggono dalam acara Indonesia International Sustainability Forum di Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Sebagai bentuk komitmen, pemerintah meluncurkan Rencana Pembangunan Industri Rumput Laut Indonesia 2025-2030. Kebijakan ini menjadi pijakan untuk mengubah status rumput laut dari sekadar komoditas primer menjadi sektor industri bernilai tinggi, seperti bioplastik, kosmetik, nutraseutikal, farmasi, hingga biostimulan pertanian.

"Indonesia sudah menjadi salah satu negara pemimpin dalam produksi rumput laut. Namun, masa depan industri rumput laut tidak diukur hanya dari berapa banyak yang kita produksi, tetapi dari berapa banyak nilai yang kita ciptakan melalui teknologi, proses, inovasi, dan pengembangan," lanjut Trenggono.

Pengembangan industri ini menyasar perluasan pasar ekspor serta pembukaan lapangan kerja baru bagi generasi muda dan masyarakat pesisir. Kendati demikian, KKP mencatat skema pembiayaan masih menjadi kendala utama karena sejumlah proyek potensial terkendala akses modal.

Guna mengatasi hambatan tersebut, KKP mendorong keterlibatan sektor keuangan melalui pembiayaan berkelanjutan, pembiayaan transisi, dan kemitraan publik-swasta. Di sisi lain, investasi berbasis sumber daya laut tetap diwajibkan berjalan selaras dengan agenda konservasi ekosistem.

"Keberhasilan Indonesia tidak bergantung pada nilai sumber daya yang kita keluarkan dari laut, tetapi pada nilai investasi yang kita tarik, pekerjaan yang kita ciptakan, dan nilai tambah yang dihasilkan industri," pungkasnya.