Kim Yo Jong Bantah Tuduhan AS soal Peretasan Binance

Ketegangan antara Korea Utara dan Amerika Serikat meningkat setelah Pyongyang membantah tuduhan pencurian aset kripto bernilai miliaran dolar dari Binance. Kim Yo Jong, adik Kim Jong Un sekaligus pejabat senior Partai Buruh Korea, menyampaikan bantahan tersebut pada Selasa (3/11/2026), sebagaimana dilansir dari Internasional.

Kim menilai tuduhan Washington mencerminkan sikap permusuhan terhadap negaranya. Ia juga menuding pemerintah AS berusaha membentuk opini internasional dengan menghubungkan berbagai kejahatan siber di dunia dengan Korea Utara.

Dalam pernyataannya melalui kantor berita pemerintah KCNA, Kim menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai bagian dari sikap AS terhadap Pyongyang.

"Tuduhan AS tersebut merupakan retorika yang tidak masuk akal dan bukan hal baru," kata Kim Yo Jong seperti dikutip KCNA.

Sebelumnya, Biro Investigasi Federal AS (FBI) menyatakan Korea Utara bertanggung jawab atas pencurian lebih dari US$ 6 miliar aset virtual dari Binance. Jika terbukti, serangan tersebut berpotensi menjadi pencurian aset digital terbesar yang pernah terjadi.

FBI mengidentifikasi kelompok peretas yang didukung negara Korea Utara, TraderTraitor, sebagai pihak di balik serangan tersebut. Aparat AS juga mengamati kelompok itu mengonversi aset curian menjadi mata uang kripto Ethereum sebelum diduga melanjutkan proses pencucian uang.

Binance menyatakan telah mengganti sebagian besar aset yang hilang menggunakan dana perusahaan. Sementara itu, dugaan keterlibatan Korea Utara kembali menjadi perhatian karena pencurian kripto disebut sebagai salah satu sumber pendanaan program persenjataan negara tersebut.

Perusahaan analisis blockchain Elliptic memperkirakan Korea Utara telah mencuri aset kripto senilai US$ 7,6 miliar sepanjang 2026. Nilai tersebut melampaui total pencurian yang tercatat pada tahun-tahun sebelumnya.

Chainalysis juga memperkirakan 89% kerugian akibat peretasan kripto pada 2026 berkaitan dengan Korea Utara. Persentase tersebut meningkat tajam dibandingkan 15% pada 2021.

Menurut Chainalysis, rata-rata kerugian dalam setiap kasus peretasan meningkat dari US$ 50,65 juta pada 2021 menjadi US$ 185,65 juta pada 2026.

Alec Zebrick, manajer senior Global Services Asia-Pasifik Chainalysis, menilai kelompok peretas kini lebih banyak mengincar bursa kripto besar karena nilai aset yang dapat diperoleh jauh lebih tinggi.

"Targetnya adalah bursa-bursa besar yang membutuhkan waktu dan teknik lebih kompleks untuk diretas, tetapi potensi hasilnya juga relatif besar," ujar Zebrick.

Besarnya nilai pencurian juga terlihat jika dibandingkan dengan perekonomian Korea Utara. Bank Sentral Korea Selatan memperkirakan produk domestik bruto (PDB) negara tersebut mencapai 47,18 triliun won atau setara US$ 35,09 miliar pada 2025.

Dengan perbandingan tersebut, nilai aset yang dicuri dari Binance saja setara sekitar seperenam dari keseluruhan output ekonomi Korea Utara.

Profesor Kyungnam University Institute for Far Eastern Studies, Lim Eul-chul, menilai respons cepat Pyongyang kemungkinan berkaitan dengan kekhawatiran terhadap langkah AS yang dapat memperketat pemutusan sumber pendanaan ilegal negara tersebut.

"Dengan sanksi yang sudah berlaku, pencurian mata uang kripto menjadi salah satu saluran utama Korea Utara untuk memperoleh dana bagi pemeliharaan rezim dan pengembangan senjata," kata Lim.

Lim menambahkan, langkah tambahan Washington yang menyasar dompet kripto, jaringan pencucian uang, dan bursa aset digital berpotensi memutus salah satu sumber pendapatan penting Korea Utara.

Di luar persoalan keamanan siber, bantahan Kim Yo Jong juga berkaitan dengan hubungan diplomatik kedua negara. Ia menyatakan Pyongyang akan mempertimbangkan kembali sejumlah hal menyusul sikap AS yang dianggap sangat tidak bersahabat, tanpa menjelaskan langkah yang dimaksud.

Pernyataan tersebut muncul ketika Korea Utara belum memberikan tanggapan terbuka terhadap tawaran Presiden AS Donald Trump untuk membuka kembali jalur diplomasi melalui pertemuan tingkat tinggi.

Hong Min, peneliti senior Korea Institute for National Unification di Seoul, menilai pesan Pyongyang lebih berkaitan dengan hubungan bilateral daripada sekadar tuduhan pencurian aset kripto.

Menurut Hong, Korea Utara ingin Washington tidak menggunakan tuduhan peretasan sebagai instrumen tekanan apabila pemerintah AS masih ingin membuka peluang dialog diplomatik.