Kim Yo Jong Ancam Korea Selatan dengan Langkah Balasan Baru

Ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan kembali meningkat setelah Kim Yo Jong mengancam Seoul dengan tindakan balasan baru pada Kamis (22/10). Pejabat senior Korea Utara itu memperingatkan pemerintah Korea Selatan agar tidak melakukan tindakan yang dianggap sebagai campur tangan dalam urusan dalam negeri Pyongyang, sementara upaya diplomatik Presiden Lee Jae Myung menghadapi tantangan baru. Dilansir dari Internasional, Kim menyatakan Korea Utara telah menyiapkan sejumlah langkah balasan yang belum dirinci.

Sehari sebelumnya, ia juga mengumumkan rencana mengaktifkan pengeras suara propaganda di sepanjang perbatasan sebelum akhir Oktober. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Kim mengunjungi sejumlah lokasi pertahanan bersama pejabat militer senior. Ia mengklaim unit taktis Korea Utara telah menempati posisi baru dan menuduh pasukan Korea Selatan menyiarkan peringatan serta melepaskan tembakan peringatan di beberapa titik dekat perbatasan.

Militer Korea Selatan menyatakan tembakan peringatan tersebut merupakan tindakan yang sah dan bersifat defensif. Kementerian Pertahanan Korea Selatan juga menyatakan Seoul akan memberikan respons proporsional jika Pyongyang merealisasikan ancamannya, meskipun hingga Kamis belum ada keputusan mengenai tindakan lanjutan.

Kim memperingatkan bahwa pasukan Korea Utara akan mengambil tindakan terhadap pasukan Korea Selatan apabila tembakan peringatan menimbulkan kerugian terhadap wilayah atau personel Korea Utara. Sebagai tanggapan, militer dan Kementerian Unifikasi Korea Selatan mendesak Pyongyang kembali ke meja perundingan untuk menyelesaikan perselisihan kedua negara. Ancaman tersebut muncul ketika Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung berupaya mengurangi permusuhan melalui pendekatan diplomatik. Ketegangan di kawasan perbatasan yang dijaga ketat kembali meningkat sejak Lee mulai menjabat pada Juni 2025, sementara Korea Utara menolak melanjutkan dialog dan telah menetapkan Korea Selatan sebagai negara yang bermusuhan.

Dalam upaya membangun kepercayaan, pemerintahan Lee sebelumnya menghentikan siaran pengeras suara Korea Selatan dan membongkar perangkat permanen di perbatasan. Seoul menyebut kebijakan itu sebagai langkah meredakan ketegangan, yang kemudian diikuti penghentian siaran pengeras suara Korea Utara ke arah selatan. Kedua negara selama bertahun-tahun menggunakan pengeras suara untuk menyebarkan propaganda melintasi perbatasan. Siaran Korea Selatan yang memuat musik K-pop dan berita telah lama memicu keberatan Pyongyang dan kerap diikuti tindakan balasan dari Korea Utara.

Korea Utara dan Korea Selatan dipisahkan oleh zona demiliterisasi atau DMZ, yang dibentuk setelah Perang Korea 1950–1953 berakhir dengan gencatan senjata. Sejak 2024, Korea Utara memperkuat wilayah di sepanjang zona tersebut dengan menanam ranjau serta membangun penghalang dan pagar sebagai bagian dari upaya yang disebut Pyongyang untuk menetapkan perbatasan permanen. Korea Selatan menuduh ranjau yang ditanam dalam kegiatan penguatan pertahanan Korea Utara menyebabkan ledakan pada bulan sebelumnya yang melukai dua tentara secara serius.

Pyongyang membantah bertanggung jawab dan menyebut tuduhan Seoul sebagai rekayasa. Profesor Universitas Kyungnam, Seoul, Lim Eul-chul, menilai pernyataan Kim tidak otomatis berarti pengeras suara Korea Utara akan segera diaktifkan. Namun, ancaman tersebut menempatkan pemerintahan Lee dalam posisi sulit karena harus mempertahankan upaya perdamaian sekaligus merespons aktivitas militer Korea Utara di perbatasan.