Kerajaan Belanda Raup Keuntungan Kolonialisme Rp 11 Triliun

Studi terbaru dari peneliti Universitas Leiden di Belanda mengungkapkan bahwa Kerajaan Belanda memperoleh keuntungan eksploitasi kolonial hingga Rp 11 triliun dalam nilai mata uang saat ini. Temuan tersebut mengonfirmasi keterlibatan aktif keluarga kerajaan dalam sistem kolonialisme selama berabad-abad, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Riset yang meneliti peran keluarga penguasa Wangsa Oranye-Nassau dari tahun 1600 hingga saat ini membuktikan bahwa para raja, ratu, hingga pejabat militer menganggap kebijakan kolonial sebagai hal sah. Eksploitasi ekonomi terbesar diperoleh dari wilayah Hindia Belanda atau Indonesia, yang pada abad ke-19 saja menyumbang sekitar USD 650 juta.

Hasil analisis sejarawan Gert Oostindie menunjukkan bahwa para pejabat dan Raja Willem I tidak menentang praktik perdagangan budak. Keluarga kerajaan tercatat mendukung penuh kebijakan berbasis superioritas warga kulit putih Eropa, sementara para pejabat daerah hanya memegang kekuasaan terbatas atas urusan kolonial.

Keterlibatan Wangsa Oranye-Nassau sepenuhnya dan tanpa keraguan sedikit pun, kata tim sejarawan dan pakar hak asasi manusia Belanda setelah menyelesaikan penelitian selama tiga tahun.

Raja Willem-Alexander, yang secara resmi menugaskan penelitian tersebut, memberikan respons atas hasil temuan sejarah yang melibatkan para leluhurnya.

Ini adalah kesimpulan yang menyakitkan dan menantang. Sebuah kesimpulan yang memengaruhi saya, meskipun saya sudah tiga generasi jauhnya, kata Willem-Alexander.

Ia menegaskan bahwa dampak buruk eksploitasi masa lalu masih membayangi kehidupan masyarakat modern hingga hari ini.

Kita tahu dampak kolonialisme dan perbudakan masih terasa hingga saat ini. Diskriminasi dan eksploitasi ekonomi sayangnya terjadi setiap hari, kata Willem-Alexander.

Meskipun Raja Belanda telah menyampaikan permohonan maaf resmi atas perbudakan masa lalu pada 2023, pemerintah Belanda tetap menolak memberikan ganti rugi finansial langsung kepada negara bekas jajahan. Pemerintah memilih mengalokasikan dana sosial sebesar USD 238 juta atau sekitar Rp 4,2 miliar untuk inisiatif pemulihan, yang dinilai aktivis anti-rasisme masih belum memadai.

Peneliti juga mencatat bahwa pihak Kerajaan Belanda tidak berhasil mengambil keuntungan finansial dari perdagangan budak transatlantik di Karibia. Institut Nasional untuk Masa Lalu dan Warisan Perbudakan Belanda (NiNsee) mendesak agar hasil riset ini segera dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan nasional.

Penelitian berdampak pada masyarakat ketika wawasan baru tentang masa lalu berkontribusi pada kesadaran, dialog, koreksi, dan penambahan pada sejarah nasional kita dalam kurikulum sekolah serta percakapan tentang tanggung jawab dan keadilan reparatif, kata Bianca Groen Gallant, Direktur NiNsee.