Studi Leiden Ungkap Monarki Belanda Untung dari Kolonialisme Indonesia

Hasil penelitian mendalam Universitas Leiden menyimpulkan Kerajaan Belanda dan Wangsa Orange-Nassau meraup keuntungan finansial yang sangat besar dari praktik kolonialisme di Indonesia, sebagaimana dilansir dari Detik Travel pada Minggu (4/10/2026). Tim peneliti yang terdiri dari sejarawan dan pakar hak asasi manusia tersebut menjalankan studi selama tiga tahun untuk mengkaji peran keluarga kerajaan sejak tahun 1600 hingga era modern. Penguasa kerajaan Belanda dinilai secara aktif serta tanpa keraguan mendukung keterlibatan dalam perbudakan dan perdagangan di berbagai wilayah jajahan Asia Tenggara maupun Karibia.

"Keterlibatan Wangsa Orange-Nassau dilakukan dengan sepenuh hati dan tanpa keraguan yang berarti," demikian kesimpulan para sejarawan dan pakar hak asasi manusia Belanda setelah melakukan studi selama tiga tahun yang mencakup periode dari tahun 1600 hingga saat ini.

Laporan yang diprakarsai oleh Raja Willem-Alexander ini secara tegas menyoroti akumulasi kekayaan dinasti kerajaan melalui eksploitasi ekonomi di wilayah Hindia Belanda. "Penelitian ini tidak menyisakan keraguan bahwa Wangsa Oranye turut memikul tanggung jawab atas kelangsungan perdagangan budak dan perbudakan Belanda selama berabad-abad," ungkap studi tersebut.

Berdasarkan estimasi para peneliti, keuntungan akumulatif yang dikumpulkan Belanda dari wilayah Indonesia pada abad ke-19 diperkirakan mencapai setara US$650 juta atau lebih dari Rp11 triliun dalam nilai mata uang saat ini. Meski demikian, laporan tersebut menyebutkan bahwa pihak dinasti monarki hampir tidak mencatatkan keuntungan langsung dari jalur perdagangan budak pada era tersebut.

Merespons temuan penelitian tersebut, Raja Willem-Alexander menyampaikan refleksi pribadinya terkait sejarah kelam dinasti yang dipimpinnya. "Ini adalah kesimpulan yang menyakitkan dan menohok. Sebuah kesimpulan yang berdampak pada diri saya, meskipun saya berada tiga generasi setelahnya," ujar Willem-Alexander dalam pidato saat pemaparan hasil penelitian tersebut dikutip dari Reuters. Ia menyoroti bahwa keterlibatan masa lalu tersebut masih memberikan dampak negatif terhadap realitas sosial masyarakat hingga hari ini.

"Kita tahu bahwa dampak kolonialisme dan perbudakan masih terasa hingga saat ini. Sayangnya, diskriminasi dan eksploitasi ekonomi masih terjadi setiap hari," tambah dia.

Pemerintah Belanda sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf resmi atas praktik penjajahan pada periode 2022 dan 2023. Namun, terkait tuntutan ganti rugi finansial kepada negara bekas jajahan, pihak pemerintah menyatakan penolakan. Sebagai langkah alternatif, pemerintah Belanda mengalokasikan dana sebesar 200 juta euro atau sekitar Rp4,1 triliun untuk mendanai berbagai inisiatif sosial, meskipun kebijakan ini dikritik oleh aktivis antirasialisme karena dinilai belum memadai. Direktur National Institute for the Dutch Slavery Past and Heritage (NiNsee), Bianca Groen Gallant, memberikan apresiasi terhadap langkah pemanduan riset ini tetapi mendesak adanya aksi nyata dalam kurikulum pendidikan dan keadilan restoratif.

"Penelitian memberikan dampak bagi masyarakat ketika wawasan baru mengenai masa lalu berkontribusi pada kesadaran, dialog, serta koreksi dan penambahan terhadap sejarah nasional kita-baik dalam kurikulum sekolah maupun dalam diskusi mengenai tanggung jawab dan keadilan restoratif," ujar Gallant.