Kemnaker Tunggu Regulasi Baru untuk Tetapkan UMP 2027

Pemerintah menargetkan penetapan upah minimum tahun 2027 paling lambat pada akhir November 2026. Namun, penentuan upah minimum provinsi (UMP) tersebut masih menunggu regulasi baru terkait ketenagakerjaan. Dilansir dari Nasional, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan bahwa penghitungan upah tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu atau alfa.

Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Dhatun Kuswandari, menjelaskan bahwa formula pengupahan untuk 2027 masih menggunakan variabel yang sama. Keterangan tersebut disampaikan melalui jawaban tertulis pada Rabu (14/10/2026).

Dhatun menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks alfa menjadi komponen dalam perhitungan upah minimum. Indeks alfa mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Penetapan upah minimum 2027 masih menggunakan formula yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu yang merupakan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujar Dhatun Kuswandari, Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker.

Penentuan besaran indeks alfa akan melibatkan Dewan Pengupahan. Menurut Dhatun, lembaga tersebut perlu memperhitungkan kepentingan pekerja dan perusahaan serta membandingkan nilai upah minimum dengan kebutuhan hidup layak (KHL).

“Mekanisme penentuan alfa ditentukan oleh Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, dan perbandingan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak,” ungkap Dhatun Kuswandari.

Meski formula pengupahan telah dijelaskan, sejumlah aspek teknis penetapan UMP 2027 masih menunggu aturan baru. Dhatun belum merinci apakah hasil penghitungan dari dua metode yang dimaksud dalam pertanyaan akan dibandingkan untuk menentukan nilai tertinggi.

Pelaksanaan survei kebutuhan hidup layak juga belum dijelaskan secara terperinci. Kemnaker belum memastikan apakah Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan survei tersebut, termasuk mekanisme dan jadwal pelaksanaannya.