Kemensos Prioritaskan Dua Sekolah Rakyat Permanen di Nabire

Pemerintah memprioritaskan perluasan fasilitas pendidikan bagi keluarga kurang mampu di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kabupaten Nabire, Papua Tengah, menjadi salah satu wilayah yang diusulkan untuk pembangunan dua gedung permanen Sekolah Rakyat melalui koordinasi Kementerian Sosial (Kemensos), dilansir dari Nasional.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa wilayah 3T menjadi sasaran prioritas program tersebut. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di berbagai daerah Indonesia.

Dalam pertemuan di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (2/11/2026), Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa mengajukan dua lokasi pembangunan di Kabupaten Nabire. Kedua lokasi tersebut menggunakan lahan milik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Meki menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan total 19 hektare untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.

"Jadi di Nabire itu dua (titik) Pak. Bupati Nabire siapkan 10 hektare, sementara provinsi siapkan 9 hektare," kata Meki.

Menurut Meki, kehadiran Sekolah Rakyat di Nabire diharapkan membuka kesempatan pendidikan lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program tersebut juga ditujukan untuk membantu memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Gubernur Papua Tengah itu turut mengapresiasi pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang sudah beroperasi di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Menanggapi pengajuan tersebut, Saifullah Yusuf meminta pemerintah daerah segera mengirimkan surat resmi dan memenuhi ketentuan pembangunan. Persyaratan teknis mencakup tingkat kemiringan tanah, ketersediaan air bersih, pasokan listrik, serta akses jalan menuju lokasi.

Menteri Sosial menegaskan bahwa kelengkapan persyaratan menjadi tahapan awal sebelum proses pembangunan dilanjutkan. Pemeriksaan teknis nantinya melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Untuk Pak Gubernur, kita harus bantu, yang bisa sesuai tugas kami, ini program strategis Bapak Presiden, daerah 3T itu kita prioritaskan," kata Saifullah Yusuf, dikutip dari laman resmi Kemensos, Selasa (3/11/2026).

Ia juga meminta pemerintah daerah memastikan seluruh kebutuhan dasar pembangunan tersedia sebelum pengajuan diproses lebih lanjut.

"Kirim surat, diajukan, syaratnya dipenuhi. Nanti yang pertama itu tingkat kemiringannya harus clear, yang kedua dukungan air bersihnya siap, listriknya siap, jalan ke arah situ siap. Pokoknya syarat-syaratnya ada nanti dari Kementerian PU. Kita kawal, kita dampingi ini," ujar Saifullah Yusuf.

Secara nasional, pemerintah menargetkan setiap kabupaten atau kota memiliki sedikitnya satu gedung permanen Sekolah Rakyat. Setiap sekolah diproyeksikan menampung sekitar 2.000 siswa untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Sementara itu, pembangunan Sekolah Rakyat permanen tahap II mencakup 104 titik di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan tahap tersebut selesai pada 2026.