Kemenkeu Perluas Kewenangan DJP dalam Penelitian Keberatan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memperoleh penguatan kewenangan dan perluasan instrumen untuk meneliti keberatan yang diajukan wajib pajak sejak 2 Oktober 2026. Kewenangan baru ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 yang mengubah aturan sebelumnya, sebagaimana dilansir dari Nasional. Melalui PMK 71/2026, otoritas perpajakan berhak meminta buku, catatan, data, hingga informasi langsung kepada wajib pajak.

DJP juga berwenang meminta penjelasan wajib pajak, memanggil untuk klarifikasi, meminta keterangan dan bukti dari pihak ketiga, melakukan pemeriksaan tujuan lain, penilaian, hingga kunjungan ke lokasi wajib pajak. Selain prosedur internal, PMK 71/2026 membuka akses bagi DJP untuk melakukan pertukaran informasi perpajakan dengan otoritas pajak negara atau yurisdiksi mitra berdasarkan perjanjian internasional. Langkah ini memperluas ruang penghimpunan data relevan dari luar negeri saat proses penelitian keberatan berjalan.

"Meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang diajukan keberatan kepada pihak ketiga dengan menyampaikan surat permintaan pihak ketiga," bunyi Pasal 14 ayat (2)c PMK 71/2026.

Dalam pelaksanaannya, DJP memberikan batas waktu 15 hari kerja bagi wajib pajak untuk menyerahkan dokumen yang diminta. Jika permintaan awal tidak dipenuhi, DJP akan mengirimkan surat permintaan kedua dengan jangka waktu 10 hari kerja. Apabila wajib pajak tetap tidak memberikan sebagian atau seluruh dokumen yang diminta setelah tenggat berakhir, proses penelitian keberatan tetap dilanjutkan berdasarkan data dan informasi yang tersedia. Sebelum keputusan resmi diterbitkan, DJP wajib menyampaikan hasil penelitian dan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan tanggapan tertulis paling lama 10 hari kerja setelah surat pemberitahuan hadir dikirimkan.