Kemenhut Pasang Plang di Kawasan Bekas Karhutla Kalteng

Kementerian Kehutanan memperketat pengawasan kawasan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah dengan memasang papan peringatan serta larangan aktivitas tanpa izin. Langkah ini dilakukan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Minggu (1/11/2026) untuk mencegah pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal.

Pemasangan papan dilakukan di sejumlah titik rawan kebakaran, termasuk kawasan hutan yang berada dalam wilayah pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Sejumlah pemegang izin tersebut sebelumnya telah menerima sanksi dari Kementerian Kehutanan.

Menurut Raja Juli Antoni, pemasangan papan merupakan bagian dari pengawasan langsung pemerintah terhadap kawasan hutan. Kebijakan tersebut juga melengkapi penindakan administratif terhadap pemegang izin yang melanggar ketentuan.

"Pemasangan plang menjadi salah satu bentuk pengendalian langsung di lapangan, selain penerapan sanksi terhadap pemegang izin yang melanggar ketentuan," kata Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan.

Sanksi yang telah diberikan kepada sejumlah kawasan PBPH mencakup pembekuan izin hingga kewajiban melakukan pemulihan ekosistem hutan. Melalui pemasangan papan peringatan, pemerintah juga ingin memperjelas status kawasan yang berada dalam pengawasan.

Penandaan tersebut ditujukan untuk memperingatkan pihak-pihak yang berpotensi melakukan aktivitas tanpa izin. Pemerintah secara khusus memberikan perhatian terhadap ancaman pembalakan liar di kawasan yang sebelumnya mengalami kebakaran.

Raja Juli Antoni mengakui jumlah personel Polisi Kehutanan (Polhut) yang tersedia masih terbatas. Namun, kondisi tersebut dinilai tidak boleh menghentikan upaya pengamanan dan perlindungan kawasan hutan.

Ia menekankan perlunya strategi pengawasan yang lebih taktis melalui identifikasi wilayah dengan tingkat kerawanan pembalakan liar. Pendekatan tersebut diharapkan membantu petugas memaksimalkan pengawasan meskipun jumlah personel terbatas.

"Keterbatasan itu juga jangan membuat kita justru berhenti berbuat secara maksimal untuk hutan kita. Justru kita harus bekerja dengan lebih cerdas, ya, taktis. Kita bisa identifikasi mestinya ya, area-area yang rawan terjadi illegal logging," ujar Raja Juli Antoni.

Selain pemasangan papan peringatan, pemerintah berencana memperkuat pengamanan melalui penambahan tenaga Polisi Kehutanan. Penambahan personel tersebut ditujukan untuk memperluas jangkauan pengawasan, terutama di kawasan hutan yang memiliki potensi pelanggaran.

Rencana penambahan tenaga tersebut juga berkaitan dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto mengenai kedatangan generasi baru untuk memperkuat personel di lingkungan pemerintahan.

Raja Juli Antoni menyebut jumlah tenaga tambahan yang disiapkan mencapai puluhan ribu orang. Kehadiran personel baru tersebut diharapkan mendukung pengawasan kawasan hutan di berbagai wilayah Indonesia.

"Pak Presiden Prabowo Subianto telah mengambil keputusan bahwa nanti kita akan kedatangan anak muda, generasi baru. Jumlahnya tidak sedikit bahkan sampai 70.000," ujar Raja Juli Antoni.

Penguatan personel dan pengawasan kawasan menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga hutan, termasuk wilayah yang pernah mengalami karhutla. Kementerian Kehutanan juga menempatkan perlindungan dan pemulihan ekosistem sebagai bagian dari pengamanan kawasan tersebut.