Kemenhut Bekukan Izin Enam Perusahaan Pemicu Karhutla di Kalteng

Kementerian Kehutanan membekukan izin enam perusahaan yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah pada Rabu (21/10/2026). Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan sanksi tersebut di Jakarta menjelang Sidang Kabinet Paripurna, sebagai bagian dari penegakan aturan kehutanan dan kewajiban pemulihan ekosistem.

Menurut Kementerian Kehutanan, enam perusahaan itu memiliki total konsesi seluas 201.391 hektare, dengan area terbakar mencapai 7.531 hektare. Penindakan terbaru tersebut menambah jumlah korporasi yang dikenai sanksi administratif di sektor kehutanan menjadi 32 perusahaan.

Raja Juli menjelaskan bahwa langkah terbaru mencakup pembekuan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) serta kewajiban pemulihan ekosistem. Sebelumnya, pemerintah telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 26 perusahaan.

"Pada hari ini, kami umumkan kembali pembekuan disertai pasal pemulihan ekosistem hutan terhadap 6 perusahaan," kata Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan.

Enam perusahaan yang dikenai sanksi seluruhnya beroperasi di Kalimantan Tengah. Berdasarkan data yang disampaikan Kementerian Kehutanan dan diberitakan CNN Indonesia serta ANTARA, PT Hasil Kalimantan Jaya memiliki konsesi 36.745 hektare, dengan 4.803 hektare terbakar.

PT Taiyoung Engreen tercatat memiliki konsesi 59.810 hektare dan area terbakar 1.049 hektare. Sementara itu, PT Hutan Produksi Lestari memiliki konsesi 10.050 hektare, dengan 718 hektare lahan terbakar.

PT Ramang Agro Lestari mengelola konsesi seluas 13.580 hektare, dengan area terbakar 420 hektare. PT Puspa Warna Cemerlang memiliki konsesi 12.920 hektare dan area terbakar 348 hektare.

Adapun PT Sinergi Hutan Sejati memiliki konsesi seluas 68.286 hektare, dengan area terbakar 193 hektare. Perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah, termasuk Gunung Mas, Kapuas, Pulang Pisau, dan Barito Utara.

Secara keseluruhan, Kementerian Kehutanan mencatat 32 perusahaan yang telah dikenai sanksi administratif menguasai konsesi seluas 1.931.115 hektare. Dari total area tersebut, lahan yang terbakar mencapai 18.489 hektare.

Raja Juli menyatakan penindakan administratif tidak menutup kemungkinan berlanjut ke proses hukum pidana apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang memenuhi dasar penanganan tersebut.

"Kami juga tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan-perusahaan ini juga akan berproses secara pidana apabila memang ada indikasi ke arah sana," ujar Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan.

Dalam pernyataan lainnya, Raja Juli menegaskan bahwa penjatuhan sanksi terhadap enam perusahaan terbaru merupakan pelaksanaan arahan Presiden. Kementerian Kehutanan menyatakan langkah administratif tersebut mencakup pembekuan izin dan pemaksaan pemulihan lingkungan bagi perusahaan yang dikenai tindakan.

"Jadi, per hari ini, sekali lagi sesuai dengan perintah Bapak Presiden, kami melakukan pembekuan disertai paksaan pemulihan ekosistem terhadap enam perusahaan yang tadi saya sebutkan. Jadi total per hari ini sudah ada 32 perusahaan yang kena sanksi administratif di sektor kehutanan," kata Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan.

Besaran konsesi dan luas lahan terbakar yang dicatat pemerintah menjadi bagian dari dasar informasi mengenai perusahaan-perusahaan yang dikenai sanksi. Kementerian Kehutanan juga membuka kemungkinan penanganan pidana jika ditemukan indikasi yang mengarah pada pelanggaran hukum.