Kemendiktisaintek Targetkan FKG di Setiap Provinsi pada 2029

Indonesia menghadapi kebutuhan besar akan tenaga kesehatan gigi, dengan proyeksi 165.241 dokter gigi dan 13.876 dokter gigi spesialis pada 2026. Untuk memperluas akses pendidikan dan pemerataan tenaga medis, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menargetkan pendirian Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) di setiap provinsi pada 2029, sebagaimana dilansir dari Medcom.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan menyampaikan bahwa saat ini terdapat 50 perguruan tinggi penyelenggara pendidikan dokter gigi yang tersebar di 18 provinsi. Namun, hanya delapan perguruan tinggi yang telah memiliki program pendidikan dokter gigi spesialis untuk memenuhi kebutuhan 10 jenis spesialisasi.

Dalam acara Kolaborasi Berdampak: Program Akselerasi Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Kedokteran dan Kedokteran Gigi dalam Sistem Kesehatan Akademik di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026, Fauzan menjelaskan tantangan pemerataan pendidikan kedokteran gigi.

Ia menilai perluasan institusi pendidikan menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan gigi di berbagai daerah.

"Pendidikan kedokteran gigi juga menghadapi tantangan yang cukup besar. Berdasarkan proyeksi kebutuhan tahun 2026, Indonesia memerlukan sekitar 165.241 dokter gigi dan sekitar 13.876 dokter gigi spesialis untuk 10 jenis spesialisasi. Sementara itu saat ini terdapat 50 perguruan tinggi penyelenggara pendidikan dokter gigi yang tersebar di 18 provinsi," ujar Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengejar target tersebut. Pada 2026, sebanyak 29 perguruan tinggi ditugaskan membuka Fakultas Kedokteran Gigi baru, sementara 26 program studi dokter gigi spesialis serta program subspesialis dikembangkan melalui kerja sama dan pembinaan dari fakultas yang memiliki kapasitas lebih baik.

Meski memperluas akses menjadi prioritas, Fauzan menegaskan bahwa pembukaan program pendidikan baru harus tetap memenuhi standar mutu. Persyaratan yang perlu dipenuhi mencakup tenaga pengajar, fasilitas pendidikan, rumah sakit mitra, kurikulum, dan penjaminan mutu.

"Kami ingin menekankan bahwa Percepatan pendidikan kedokteran tidak boleh mengurangi kualitas pendidikan. Pembukaan program studi baru harus tetap memenuhi persyaratan yang berlaku, baik dari sisi tenaga pengajar, fasilitas pendidikan, rumah sakit mitra, kurikulum maupun penjaminan mutu," ujar Fauzan.

Pengawasan mutu juga membutuhkan keterlibatan lembaga penjamin mutu, organisasi pendidikan profesi, dan asosiasi program studi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan perluasan kapasitas pendidikan tetap mengikuti persyaratan yang berlaku.

Selain pengembangan institusi dan program studi, pemerintah mendorong kolaborasi antara Kemendiktisaintek, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan rumah sakit. Fauzan menyebut setiap pihak memiliki tugas serta kewenangan berbeda dalam mendukung pemerataan tenaga medis.

"Selain menjaga mutu, kita juga perlu memperkuat kerja sama antara Kemdiktisaintek, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan rumah sakit. Masing-masing pihak memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda, tetapi tujuan kita sama, yaitu meningkatkan ketersediaan dan pemerataan tenaga medis," tutur Fauzan.