Kemendikdasmen Siapkan Kebijakan Tidak Naik Kelas 2027

Kemendikdasmen menyiapkan opsi kebijakan tidak naik kelas mulai tahun ajaran 2027 setelah Dewan Pendidikan merekomendasikan agar kenaikan kelas tidak lagi otomatis. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan hal itu pada Kamis (8/10/2026).

Menurut Abdul Mu'ti, rekomendasi tersebut menjadi perhatian serius Kemendikdasmen karena pemerintah ingin memastikan kenaikan kelas mencerminkan pencapaian kompetensi siswa, bukan sekadar masa belajar selama satu tahun.

Jika diterapkan, siswa tidak otomatis melanjutkan ke kelas berikutnya hanya karena telah menyelesaikan satu tahun pembelajaran. Sekolah akan menilai kesiapan siswa berdasarkan perkembangan kompetensi dan proses belajarnya.

Abdul Mu'ti mengatakan kebijakan itu diarahkan untuk mengembalikan kesungguhan siswa dalam belajar dan mengatasi kebiasaan yang ia sebut sebagai rumus RMS, yakni rajin malas sama saja.

“Kalau ini disetujui dan mungkin menjadi bagian dari rekomendasi konvensi ini, tentu kami akan siap melaksanakan,” ujar Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Ia menilai siswa yang rajin, memiliki motivasi belajar, dan menunjukkan perkembangan kompetensi perlu mendapat apresiasi. Sebaliknya, siswa yang belum memenuhi kompetensi tidak semestinya otomatis dianggap siap naik tingkat.

“Karena banyak murid itu yang mengikuti rumus RMS, rajin malas sama saja,” ujar Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menurut Abdul Mu'ti, kebijakan tidak naik kelas tidak dimaksudkan semata-mata sebagai hukuman. Sekolah tetap perlu memberikan pendampingan dan intervensi pembelajaran bagi siswa yang belum memenuhi persyaratan.

Gagasan tersebut juga dikaitkan Abdul Mu'ti dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pembangunan sumber daya manusia yang tangguh. Pendidikan dinilai perlu membentuk kemampuan akademik sekaligus daya juang untuk menghadapi persaingan.

“Saya setuju, mereka harus kita biasakan punya jiwa kelas. Yang rajin belajar, kemudian siap untuk berkompetisi, dan anak-anak yang tangguh seperti yang sering disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto,” kata Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Istilah jiwa kelas yang digunakan Abdul Mu'ti merujuk pada semangat belajar, usaha mencapai prestasi, serta kesiapan berkompetisi. Ia menilai pembiasaan tersebut perlu dimulai sejak siswa berada di bangku sekolah.

Abdul Mu'ti menegaskan perubahan sistem kenaikan kelas tidak hanya menyangkut prosedur administratif. Menurut dia, mekanisme tersebut harus memastikan siswa memiliki bekal yang diperlukan sebelum melanjutkan pembelajaran ke tingkat berikutnya.

Meski demikian, pemerintah belum menetapkan kebijakan tersebut secara final. Kemendikdasmen masih membutuhkan kajian akademik dan masukan para ahli sebelum mengambil keputusan.

“Kalau rekomendasi itu bisa berasal dari pertemuan ini, saya kira langkah kami untuk menerapkan kebijakan itu akan semakin mantap karena dukungan dari para ahli,” kata Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Jika disetujui, sekolah akan membutuhkan mekanisme evaluasi yang lebih kuat untuk menentukan kelayakan siswa naik kelas. Guru juga dituntut memberikan pendampingan lebih serius selama proses pembelajaran.