Kemendagri Dorong Pemda Kendalikan Inflasi Nasional

Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah memperketat pengendalian harga setelah inflasi tahunan September 2026 mencapai 3,28 persen. Dilansir dari Nasional, arahan itu disampaikan Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pengendalian inflasi daerah di Jakarta, Senin (12/10/2026). Kenaikan inflasi tahunan tersebut meningkat dibandingkan Agustus 2026 yang tercatat 3,19 persen.

Tito meminta pemerintah daerah menjaga inflasi agar tidak melewati batas 3,5 persen karena dapat berdampak pada daya beli masyarakat berpendapatan rendah. Menurut Tito, inflasi bulanan September 2026 juga meningkat menjadi 0,30 persen dari 0,21 persen pada bulan sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang disampaikan dalam rapat, kenaikan bulanan terutama dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Inflasi tahunan terbesar menurut data BPS berasal dari sektor transportasi. Faktor pendorongnya adalah kenaikan harga bahan bakar minyak akibat konflik geopolitik global.

"Kita perhatikan betul angka ini jangan sampai ke angka di atas 3,5 persen ini target pemerintah. Karena kalau di atas 3,5 persen, desil-1, desil-2, 20 persen masyarakat terbawah itu terasa," ujar Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Tito juga meminta daerah dengan tingkat inflasi tinggi segera melakukan pengendalian. Daerah yang menjadi perhatian mencakup wilayah provinsi, kabupaten, dan kota dengan tekanan harga yang perlu ditangani.

Pada tingkat provinsi, daerah yang disoroti meliputi Sulawesi Utara, Maluku Utara, Gorontalo, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Di tingkat kabupaten terdapat Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Gorontalo, Nabire, dan Kapuas. Untuk tingkat kota, perhatian diarahkan kepada Manado, Kotamobagu, Ternate, Sorong, dan Banjarmasin. Tito meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta pelaku usaha.

Koordinasi tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi komoditas yang perlu distabilkan agar tekanan harga di daerah dapat dikendalikan. Langkah itu juga diarahkan untuk menjaga inflasi nasional tetap di bawah 3,5 persen. Dalam penjelasan penutup rapat, Tito kembali menekankan koordinasi antarinstansi untuk daerah yang mengalami inflasi tinggi.

Ia menyebut stabilisasi komoditas pangan menjadi salah satu langkah yang perlu dilakukan. "Jadi untuk kita semua, daerah terutama, untuk yang tinggi-tinggi, segera untuk koordinasi dengan Badan Pangan, kemudian dengan Bulog, dengan para pengusaha sektor makanan apa yang perlu distabilisasikan supaya angka nasional jangan sampai kita menembus 3,5," ujar Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.