Kemendagri Dorong Standar Waktu Layanan BPHTB

Kepastian waktu validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) didorong menjadi bagian dari standar pelayanan daerah. Dilansir dari Medcom, langkah tersebut ditujukan agar masyarakat tidak menghadapi ketidakjelasan saat mengurus peralihan hak atas tanah dan bangunan. Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Narutomo menyebut kepastian waktu sebagai salah satu unsur penting dalam pembenahan layanan BPHTB.

Hal itu disampaikan dalam Seminar Pertanahan di Selaparang Ballroom, Hotel Lombok Raya, Mataram, Sabtu (3/10). Menurut Teguh, wajib pajak yang sudah memenuhi seluruh persyaratan perlu mendapatkan informasi mengenai waktu penyelesaian validasi. Pemerintah daerah karena itu didorong menetapkan standar pelayanan, termasuk Service Level Agreement (SLA), untuk proses verifikasi dan validasi BPHTB.

“Kalau berkas sudah masuk dan persyaratannya lengkap, masyarakat harus tahu kapan prosesnya selesai. Jangan sampai wajib pajak menunggu tanpa kepastian,” ujar Teguh.

Kepastian tersebut berkaitan langsung dengan rangkaian peralihan hak atas tanah dan bangunan. Validasi yang berjalan lambat dapat membuat penyelesaian transaksi ikut tertunda. Perbaikan layanan BPHTB juga tidak diarahkan hanya untuk meningkatkan penerimaan daerah. Kemudahan, transparansi, dan kepastian hukum bagi wajib pajak dinilai perlu menjadi bagian dari pengelolaan pajak daerah.

Teguh mendorong keterhubungan layanan antara pemerintah daerah, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), notaris, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sistem yang terintegrasi diharapkan mengurangi ketergantungan pada perpindahan dokumen secara manual. “Ke depan, kita ingin proses BPHTB tidak lagi bergantung pada berkas yang berpindah dari satu meja ke meja yang lain. Sistem harus terhubung, mulai dari pemerintah daerah, PPAT atau notaris, sampai dengan layanan pertanahan,” jelas Teguh.

Melalui integrasi elektronik, data pembayaran dan dokumen transaksi dapat diteruskan untuk memudahkan tahapan berikutnya. Proses pelaporan, penghitungan, pembayaran hingga validasi BPHTB juga diharapkan berlangsung lebih sederhana dan efisien. Digitalisasi, menurut Teguh, tidak cukup hanya dengan mengganti dokumen kertas menggunakan aplikasi.

Hubungan antarsistem dan antarinstansi menjadi bagian yang ditekankan dalam pembenahan layanan. “Digitalisasi bukan sekadar mengganti kertas dengan aplikasi. Yang kita dorong adalah bagaimana seluruh prosesnya terintegrasi,” tutur Teguh.

Pemutakhiran NJOP perlu berbasis data

Aspek kewajaran dalam penetapan pajak juga menjadi perhatian dalam pembenahan BPHTB. Salah satunya adalah pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang menjadi salah satu basis dalam pengelolaan pajak daerah.

Teguh meminta pemutakhiran NJOP dilakukan berdasarkan data dan kajian objektif, bukan sekadar diarahkan untuk mengejar penerimaan. Pemerintah daerah juga diminta menjelaskan secara terbuka apabila terdapat perbedaan antara nilai transaksi dan NJOP. “Pemutakhiran NJOP memang penting, tetapi jangan sampai dipahami sebagai upaya menaikkan nilai pajak semata-mata untuk mengejar target penerimaan,” katanya. Wajib pajak juga perlu memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan sesuai mekanisme yang berlaku. Dalam ekosistem BPHTB, PPAT dan notaris turut memiliki posisi penting karena terlibat dalam transaksi serta pemenuhan kewajiban perpajakan.

Penguatan layanan tersebut berkaitan dengan kelancaran transaksi properti, kepastian hukum, dan iklim investasi di daerah. Pemerintah daerah didorong memperkuat regulasi, menetapkan batas waktu penyelesaian, meningkatkan infrastruktur teknologi informasi, serta menghubungkan layanan dengan PPAT, notaris dan instansi terkait.

“Pada akhirnya, yang kita bangun bukan hanya sistem pembayaran pajak, tetapi kepercayaan masyarakat,” pungkas Teguh.