Kadin Minta Pemerintah Gunakan Putusan MK untuk UMP 2027

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 sebagai acuan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2027. Dilansir dari Nasional, permintaan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak pekerja dan kepastian usaha agar keberlangsungan industri serta rencana investasi tetap terjaga.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Subchan Gatot menilai penyesuaian upah minimum harus menggunakan perhitungan yang jelas dan dapat diprediksi oleh perusahaan. Kepastian mengenai besaran kenaikan diperlukan agar pengusaha dapat menyusun anggaran serta merencanakan kebutuhan tenaga kerja.

Dalam keterangannya kepada Kontan.co.id pada Rabu (21/10/2026), Subchan meminta pemerintah mengembalikan penetapan upah pada prinsip yang tercantum dalam putusan tersebut.

"Bagi kami, penetapan upah dikembalikan saja kepada Putusan MK 168, yakni harus adil bagi pekerja dan memberikan kepastian bagi dunia usaha," ujar Subchan Gatot, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan.

Menurut Subchan, ketidakpastian kenaikan upah berisiko menambah beban industri, khususnya sektor padat karya yang mengandalkan tenaga manusia dalam kegiatan operasionalnya. Dampaknya juga dapat menjangkau industri padat modal ketika perusahaan harus mengevaluasi efisiensi dan strategi penggunaan tenaga kerja.

Subchan mengingatkan bahwa kenaikan upah yang terus melampaui anggaran perusahaan dapat mendorong pengusaha mempertimbangkan penggunaan teknologi otomatisasi. Perubahan tersebut berpotensi membuat sebagian pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia dialihkan ke mesin.

Ia menjelaskan bahwa persoalan prediksi biaya tenaga kerja tidak hanya berkaitan dengan industri yang mengandalkan banyak pekerja, tetapi juga sektor yang membutuhkan investasi modal besar. Ketidakpastian dalam perencanaan upah dinilai dapat memengaruhi keputusan perusahaan mengenai penggunaan tenaga kerja dan mesin.

"Kalau setiap tahun tidak ada angka yang bisa diprediksi pengusaha dan kenaikannya selalu di atas anggaran yang direncanakan, lama-kelamaan bukan hanya industri padat karya yang terdampak. Industri padat modal pun akan berpikir untuk mengganti pekerja dengan mesin," ujar Subchan Gatot, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan.