Kadin Desak MSCI Nilai Pasar Modal Indonesia Secara Adil

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengevaluasi pasar modal Indonesia secara objektif dan proporsional di tengah usulan perubahan status dari emerging market menjadi standalone market. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menilai evaluasi tersebut perlu mempertimbangkan kondisi pasar secara menyeluruh dan perkembangan reformasi yang sedang berjalan.

Dilansir dari Investasi, Anindya menyampaikan permintaan itu dalam keterangan resmi pada Jumat (16/10/2026). Ia juga meminta MSCI menjelaskan alasan pembukaan konsultasi reklasifikasi pada 15 Oktober 2026 waktu New York atau 16 Oktober 2026 waktu Indonesia, sebelum jadwal evaluasi November 2026 yang sebelumnya menjadi acuan.

Tekanan terhadap pasar saham terlihat pada perdagangan Jumat (16/10/2026). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup anjlok 11,57% ke level 5.185,10 di tengah kekhawatiran investor terhadap usulan perubahan klasifikasi tersebut.

Anindya menekankan bahwa evaluasi perlu memperhitungkan kekurangan sekaligus kemajuan pembenahan pasar modal Indonesia.

“Pada saat yang sama, kami mengimbau agar penilaian terhadap Indonesia dilakukan secara menyeluruh, berbasis bukti, dan proporsional. Kekurangan harus diperbaiki, tetapi kemajuan yang sudah dicapai juga harus memperoleh penilaian yang adil,” ujar Anindya Novyan Bakrie, Ketua Umum Kadin Indonesia.

Menurut Anindya, pembukaan konsultasi sebelum tenggat evaluasi yang sebelumnya disampaikan MSCI memerlukan penjelasan mengenai dasar pertimbangannya. Ia meminta kejelasan tentang temuan baru yang mendasari langkah tersebut serta perhitungan atas kemajuan reformasi yang telah dilakukan Indonesia.

“Publik dan pelaku usaha berhak memperoleh penjelasan: mengapa konsultasi reklasifikasi dibuka sebelum tenggat evaluasi November yang sebelumnya menjadi acuan? Temuan baru apa yang mendasari langkah tersebut, dan bagaimana kemajuan reformasi Indonesia diperhitungkan?” ujar Anindya.

Kadin menilai perubahan status menjadi standalone market dapat memengaruhi kepercayaan investor, pembiayaan perusahaan, dan kepentingan pemegang saham publik. Jika diterapkan, perubahan tersebut akan mengeluarkan Indonesia dari kelompok indeks pasar berkembang MSCI serta berpotensi mendorong penyesuaian portofolio investor global, mengurangi basis investor, dan menekan valuasi saham.

Anindya juga menyoroti dampak perubahan klasifikasi terhadap perusahaan yang membutuhkan pendanaan untuk mengembangkan usaha dan menciptakan lapangan kerja.

“Dampaknya menyentuh perusahaan yang membutuhkan modal untuk berekspansi, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi. Jutaan investor serta pemegang saham publik juga berkepentingan atas pasar yang sehat dan penilaian yang berimbang,” ujar Anindya.

Dalam menilai kelayakan pasar modal Indonesia, Kadin meminta MSCI memperhatikan jumlah, keragaman, dan kualitas emiten, kapitalisasi pasar, frekuensi serta nilai transaksi, infrastruktur perdagangan, dan perkembangan tata kelola. Transparansi kepemilikan, porsi saham yang tersedia bagi publik atau free float, aksesibilitas investor, serta integritas pembentukan harga juga dinilai sebagai faktor penting.

Meski mengakui pentingnya pembenahan, Anindya berpandangan Indonesia masih layak berada dalam kategori pasar berkembang. Ia menilai persoalan yang melibatkan saham atau pihak tertentu harus ditangani secara tegas dan terukur.

“Kami berpandangan bahwa pasar modal Indonesia layak dipertahankan dalam kategori emerging market. Persoalan pada saham atau pihak tertentu harus ditangani secara tegas dan terukur,” tegas Anindya.

Kadin mendukung delapan program reformasi pasar modal yang dijalankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), organisasi regulator mandiri atau self-regulatory organization (SRO), serta pelaku industri. Agenda tersebut meliputi peningkatan batas minimum free float menjadi 15% dengan ketentuan transisi bagi emiten eksisting, penguatan transparansi pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner (UBO), dan peningkatan kualitas data kepemilikan saham.

Program lainnya mencakup persiapan demutualisasi bursa efek, penegakan aturan dan sanksi secara konsisten, peningkatan tata kelola emiten, pendalaman pasar secara terintegrasi, serta penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan.

Anindya menyebut sejumlah langkah yang dilaporkan OJK sebagai perkembangan yang perlu masuk dalam penilaian MSCI. Langkah tersebut mencakup publikasi kepemilikan saham di atas 1%, perincian klasifikasi investor, pengumuman konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi, dan kebijakan peningkatan batas minimum free float.

Kadin juga mendorong pemerintah, otoritas, pelaku pasar, dan emiten mempercepat pembenahan, termasuk penindakan terhadap manipulasi transaksi, penyamaran kepemilikan, dan penyampaian informasi menyesatkan. Emiten diharapkan meningkatkan keterbukaan hubungan afiliasi dan pemilik manfaat akhir, memastikan kualitas free float, serta menjaga perlakuan yang adil bagi pemegang saham publik.

Anindya menegaskan bahwa kritik terhadap pasar modal Indonesia perlu dijawab melalui langkah perbaikan yang dapat diverifikasi.

“Kita harus menjadikan penilaian MSCI sebagai cambuk untuk berbenah. Kritik dari luar perlu dijawab dengan data, tindakan, dan hasil yang dapat diverifikasi. Melindungi investor publik, menegakkan aturan, serta membangun pasar yang transparan merupakan kepentingan Indonesia sendiri,” kata Anindya.