Jokowi Bantah Tuduhan Ijazah Palsu di Sidang Roy Suryo

Persoalan keaslian ijazah Joko Widodo kembali menjadi perhatian dalam persidangan dugaan pencemaran nama baik terhadap Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026). Presiden ke-7 RI tersebut mempertanyakan dasar tuduhan ijazah palsu yang dialamatkan kepadanya, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Dalam keterangannya di persidangan, Jokowi menilai tuduhan tersebut tidak memiliki dasar yang masuk akal karena pihak yang melontarkannya belum pernah melihat dokumen ijazah asli miliknya.

"Belum lihat ijazah asli kok bilang ijazah palsu, logika berpikirnya seperti apa," kata Jokowi dalam persidangan.

Selain mempersoalkan tuduhan tersebut, Jokowi turut memberikan penjelasan mengenai dokumen akademiknya ketika menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Ia menegaskan bahwa karya ilmiah yang disusun untuk menyelesaikan pendidikannya merupakan skripsi, bukan tesis. Jokowi juga menyoroti halaman pengesahan dokumen yang beredar karena dinilai tidak sesuai dengan dokumen miliknya.

"Halaman pengesahan tidak ada kredit skripsi Jokowi, ditampilkan wajah orang lain," ujar Jokowi.

Jokowi kembali menegaskan perbedaan jenis karya ilmiah tersebut. Skripsi merupakan karya akademik yang disusun untuk menyelesaikan pendidikan sarjana, sedangkan tesis umumnya menjadi persyaratan penyelesaian pendidikan magister atau S2.

Dalam perkara ini, Roy Suryo berstatus terdakwa atas dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran terkait informasi elektronik menyangkut tuduhan ijazah palsu Jokowi.

Jaksa juga mendakwa Roy Suryo melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, serta perusakan informasi elektronik dan dokumen elektronik secara sengaja tanpa hak atau melawan hukum.

Menurut dakwaan jaksa, tuduhan tersebut menimbulkan kerugian immateriil bagi Jokowi berupa tercemarnya nama baik secara personal.

Roy Suryo didakwa melanggar Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).