Jepang Ubah Sistem Bebas Pajak Belanja Turis Mulai November

Wisatawan asing yang berbelanja di Jepang perlu menyesuaikan diri dengan prosedur baru pembebasan pajak yang mulai berlaku pada 1 November 2026. Dilansir dari Detik Travel, sistem tersebut mewajibkan pembeli membayar pajak konsumsi terlebih dahulu, kemudian mengajukan pengembalian dana sebelum meninggalkan negara itu. Perubahan ini menggantikan mekanisme sebelumnya, ketika turis yang memenuhi ketentuan bisa membeli barang tanpa membayar pajak konsumsi secara langsung di toko tertentu.

Kebijakan baru tersebut dilaporkan Jiji Press pada Minggu (25/10/2026) dan ditujukan untuk mengurangi penyalahgunaan fasilitas bebas pajak, terutama pembelian barang untuk dijual kembali di Jepang. Dalam mekanisme baru, pajak konsumsi standar sebesar 10 persen untuk sebagian besar barang dapat dikembalikan kepada wisatawan yang memenuhi persyaratan. Namun, pengembalian dana tidak berlangsung otomatis karena pembeli harus menjalani pemeriksaan sebelum keberangkatan.

Wisatawan diwajibkan memperlihatkan barang yang dibeli kepada petugas bea cukai. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan masing-masing transaksi, sehingga barang belanjaan perlu disiapkan agar dapat diperiksa sesuai ketentuan.

Jika wisatawan tidak mampu menunjukkan barang dari transaksi tertentu, hak pengembalian pajak atas seluruh pembelian dalam transaksi tersebut berisiko gugur. Karena itu, memastikan barang tetap tersedia untuk pemeriksaan menjadi bagian penting dari proses pengajuan pengembalian dana.

Perhatikan pemeriksaan di bandara Jepang

Penerapan prosedur baru berpotensi memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pemeriksaan, khususnya ketika jumlah penumpang meningkat pada musim liburan. Kondisi ini perlu diperhitungkan oleh wisatawan yang hendak mengejar jadwal penerbangan.

Penumpang yang berangkat melalui bandara utama, termasuk Narita, Haneda, dan Kansai, dapat menggunakan fasilitas daring untuk menyiapkan sebagian tahapan administrasi. Meski demikian, penggunaan layanan tersebut tidak menghapus kemungkinan pemeriksaan fisik terhadap barang belanjaan.

Perhatian khusus juga diperlukan bagi barang yang akan dimasukkan ke bagasi terdaftar. Pemeriksaan bea cukai perlu diselesaikan sebelum bagasi diserahkan atau mengikuti instruksi petugas, sebab bagasi yang telah didaftarkan umumnya sulit diambil kembali.

Syarat minimum belanja dan perubahan ketentuan barang

Fasilitas pengembalian pajak tetap tersedia bagi wisatawan yang memenuhi ketentuan pembelian. Nilai minimum belanja yang memenuhi syarat ditetapkan sebesar Yen 5.000 (Rp 576 ribuan) sebelum pajak, dihitung untuk setiap toko dalam satu hari.

Selain mengubah mekanisme pengembalian dana, pemerintah Jepang menghapus pembagian barang ke dalam kategori barang umum dan barang habis pakai. Kewajiban menggunakan kemasan khusus untuk barang habis pakai juga dihapus melalui aturan baru tersebut.

Perubahan ini membuat wisatawan perlu memperhatikan dua hal sekaligus, yakni kelayakan pembelian dan kesiapan barang untuk pemeriksaan. Nilai belanja minimum tetap menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi agar pengembalian pajak dapat diproses.

Persiapan sebelum meninggalkan Jepang

Untuk mengurangi kendala selama pemeriksaan, wisatawan disarankan menyimpan seluruh struk belanja dan menyiapkan paspor sebelum menuju bandara. Dokumen tersebut perlu tersedia ketika proses administrasi pengembalian pajak dilakukan.

Barang belanjaan sebaiknya disusun agar mudah dikeluarkan dan diperlihatkan kepada petugas. Wisatawan yang membawa barang dalam bagasi terdaftar juga perlu memastikan urutan pemeriksaan sesuai arahan petugas sebelum menyerahkan koper.

Datang lebih awal ke bandara menjadi langkah yang disarankan untuk mengantisipasi tambahan waktu pemeriksaan. Dengan sistem yang berlaku mulai 1 November 2026, pengaturan waktu dan kesiapan barang menjadi bagian penting dalam proses pengembalian pajak sebelum keberangkatan dari Jepang.