Jepang Ubah Aturan Pengembalian Pajak Wisatawan Mulai November

Wisatawan mancanegara yang berbelanja di Jepang perlu menyesuaikan diri dengan mekanisme baru pembebasan pajak. Mulai 1 November 2026, pemerintah Jepang mengubah sistem pengembalian pajak yang sebelumnya langsung diberikan ketika transaksi dilakukan di toko.

Melalui kebijakan baru tersebut, dana pajak baru dikembalikan setelah pengunjung menyelesaikan perjalanan dan meninggalkan Jepang. Perubahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengawasi penggunaan fasilitas bebas pajak, sebagaimana dilansir dari Detik Travel.

Meski mekanisme pencairannya berubah, wisatawan memperoleh sejumlah kelonggaran dalam berbelanja. Pemerintah menghapus batas maksimal pembelian barang konsumsi serta tidak lagi mewajibkan penggunaan kantong khusus untuk barang yang dibeli menggunakan fasilitas tersebut.

Jepang selama ini menerapkan pajak konsumsi sebesar 10% terhadap sebagian besar barang. Pengunjung asing yang datang untuk kunjungan jangka pendek dapat memperoleh pembebasan pajak apabila memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Dalam sistem baru, proses pengembalian dana melibatkan pencatatan identitas dan informasi pembayaran sejak transaksi berlangsung. Karena itu, wisatawan perlu mempersiapkan dokumen perjalanan serta data rekening atau kartu kredit ketika melakukan pembelian.

Prosedur pengembalian pajak setelah berbelanja

Paspor menjadi dokumen utama yang harus diperlihatkan saat membeli barang dengan fasilitas bebas pajak. Selain itu, pembeli diminta menyerahkan informasi rekening atau kartu kredit sebagai sarana penerimaan pengembalian dana.

Seluruh informasi transaksi tersebut akan dicatat dan disimpan oleh Badan Pajak Nasional Jepang. Data itu menjadi bagian dari proses administrasi untuk memastikan pembelian memenuhi persyaratan pembebasan pajak.

Setelah transaksi selesai, wisatawan diwajibkan meninggalkan Jepang paling lambat 90 hari sejak tanggal pembelian. Ketentuan waktu tersebut menjadi salah satu persyaratan penting agar pengembalian pajak dapat diproses.

Saat berada di bandara atau pelabuhan untuk meninggalkan Jepang, pengunjung harus memperlihatkan paspor melalui mesin pengembalian pajak. Apabila tidak diperlukan pemeriksaan tambahan, dana pajak dapat dikembalikan melalui mekanisme yang telah disediakan.

Namun, prosesnya bisa berlanjut apabila petugas meminta pemeriksaan barang. Dalam kondisi tersebut, wisatawan harus membawa barang belanjaannya menuju area bea cukai untuk menjalani pengecekan sebelum kelayakan pengembalian dana diputuskan.

Bukti transaksi berupa struk belanja tidak termasuk dokumen yang wajib ditunjukkan dalam pemeriksaan tersebut. Kendati demikian, wisatawan tetap disarankan menyimpan seluruh struk sebagai dokumen pendukung apabila diperlukan.

Visit Japan Web mendukung proses digital

Selain menggunakan mesin di bandara dan pelabuhan, pengembalian pajak juga terintegrasi dengan layanan Visit Japan Web. Sistem digital tersebut tersedia melalui tujuh bandara di Jepang untuk membantu kelancaran administrasi wisatawan.

Ketujuh bandara tersebut meliputi Narita, Haneda, Kansai, Chubu, Fukuoka, New Chitose, dan Naha. Wisatawan yang telah melakukan pendaftaran serta memperoleh persetujuan dapat memanfaatkan kode QR ketika bertransaksi di toko.

Digitalisasi ini dirancang untuk menghubungkan proses administrasi perjalanan sejak wisatawan memasuki Jepang hingga meninggalkan negara tersebut. Dengan demikian, pengunjung dapat memanfaatkan layanan digital untuk mendukung berbagai tahapan perjalanan.

Direktur Perencanaan Kebijakan Badan Digital Jepang, Takuya Koguchi, menjelaskan tujuan penerapan layanan tersebut dalam mendukung pengalaman perjalanan yang lebih praktis.

"Dengan cara ini, seluruh proses sejak kedatangan hingga keberangkatan telah didigitalisasi untuk memberikan pengalaman yang lebih lancar. Kami mendorong wisatawan untuk mulai menggunakan Visit Japan Web sebelum masuk ke Jepang agar seluruh proses, mulai dari kedatangan, selama tinggal hingga keberangkatan menjadi lebih mudah," kata Takuya Koguchi.

Jepang menghapus batas maksimal belanja

Pemberlakuan mekanisme pengembalian setelah keberangkatan sekaligus mengakhiri sistem lama yang berlaku sampai 31 Oktober 2026. Perubahan tersebut dilakukan setelah pemerintah menemukan penyalahgunaan fasilitas bebas pajak dalam transaksi barang bernilai tinggi.

Temuan pemerintah menunjukkan adanya pembelian barang mahal dalam jumlah besar menggunakan fasilitas pembebasan pajak. Barang-barang tersebut kemudian dijual kembali melalui toko lokal di Jepang sehingga tidak sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas kepada wisatawan asing.

Masalah tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan pembaruan kebijakan. Pejabat Badan Pajak Nasional Jepang, Masayoshi Hamada, menjelaskan temuan yang melatarbelakangi perubahan mekanisme tersebut.

"Kami menemukan kasus pembelian barang mahal dalam jumlah besar dengan fasilitas bebas pajak, kemudian barang tersebut dijual kembali di toko-toko lokal di Jepang. Karena itulah, perubahan aturan ini diterapkan," ucap Masayoshi Hamada.

Di tengah perubahan prosedur, pemerintah tetap mempertahankan batas minimal transaksi untuk memperoleh fasilitas pembebasan pajak. Wisatawan harus berbelanja sekurang-kurangnya 5.000 yen atau sekitar Rp 576 ribu agar memenuhi ketentuan tersebut.

Sementara itu, batas maksimal pembelian barang konsumsi sebesar 500.000 yen atau sekitar Rp 57 juta resmi dihapus melalui kebijakan baru. Artinya, ketentuan batas atas pembelian barang konsumsi tidak lagi menjadi pembatas dalam sistem pembebasan pajak yang diperbarui.

Belanja wisatawan menjadi perhatian pemerintah Jepang

Pembaruan kebijakan ini juga berkaitan dengan upaya pemerintah meningkatkan pengeluaran pengunjung asing selama berada di Jepang. Belanja wisatawan menjadi salah satu komponen penting dalam aktivitas ekonomi yang berasal dari sektor pariwisata.

Sepanjang 2025, pengeluaran wisatawan mancanegara di Jepang tercatat mencapai 9,5 triliun yen atau sekitar Rp 1.093,8 triliun. Lebih dari seperempat total pengeluaran tersebut berasal dari aktivitas belanja.

Perkembangan fasilitas pembebasan pajak juga terlihat dari pertumbuhan jumlah toko yang menyediakan layanan tersebut. Pada 2012, jumlahnya masih lebih dari 4.000 toko, kemudian meningkat menjadi sekitar 64.000 toko pada Maret 2026.

Dengan perubahan yang mulai berlaku 1 November 2026, wisatawan perlu memperhatikan persyaratan transaksi, pencatatan pembayaran, batas waktu keberangkatan, serta prosedur pemeriksaan barang sebelum meninggalkan Jepang.