Jepang Izinkan Sopir Taksi dan Bus Turunkan Penumpang Pengganggu

Pemerintah Jepang memperluas kewenangan pengemudi taksi dan bus untuk menolak atau menurunkan penumpang yang mengganggu keselamatan serta ketertiban selama perjalanan. Perubahan aturan yang diumumkan melalui revisi standar layanan transportasi ini mencakup perilaku kasar, pelecehan verbal, dan tuntutan tidak masuk akal. Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat perlindungan pengemudi saat bertugas, dilansir dari Detik Travel yang mengutip Japan Today, Jumat (23/10/2026).

Sebelum revisi, pengemudi hanya dapat meminta penumpang turun dalam kondisi tertentu, seperti melakukan kekerasan, membawa barang berbahaya atau ilegal, serta berada dalam keadaan mabuk berat. Aturan baru memperluas alasan tersebut agar pengemudi dapat menangani lebih banyak bentuk perilaku yang mengganggu perjalanan. Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang merevisi ketentuan standar layanan untuk taksi dan bus.

Menurut laporan Japan Today yang dikutip Detik Travel, perubahan tersebut juga berkaitan dengan kewajiban operator transportasi melindungi pengemudi dari pelecehan pelanggan.

Dengan ketentuan yang diperluas, pengemudi memiliki landasan aturan yang lebih jelas untuk menghadapi penumpang yang bersikap kasar atau menghambat perjalanan. Kebijakan ini mencakup tindakan verbal yang melecehkan, tuntutan yang tidak masuk akal, serta perilaku lain yang mengganggu ketertiban selama layanan berlangsung.

Meski demikian, aturan baru tersebut belum merinci prosedur yang harus ditempuh apabila penumpang menolak turun setelah menerima permintaan dari pengemudi. Ketidakjelasan ini menyangkut langkah penanganan ketika instruksi pengemudi tidak dipatuhi. Dalam keadaan tersebut, operator transportasi dapat meminta bantuan polisi apabila penumpang tetap mengganggu atau menolak mengikuti arahan pengemudi. Langkah ini menjadi salah satu opsi penanganan ketika permintaan untuk turun tidak dipatuhi.

Pemerintah Jepang menargetkan pemberlakuan aturan baru tersebut sebelum akhir tahun ini. Pelaksanaannya tetap mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah, sementara revisi standar layanan menjadi dasar perluasan kewenangan pengemudi taksi dan bus dalam menghadapi penumpang yang mengganggu.