Irak Perkuat Pertahanan Udara Usai Penarikan Pasukan AS

Irak menghadapi tantangan dalam menjaga kedaulatan wilayah udara dan mengendalikan kelompok bersenjata setelah penarikan personel militer Amerika Serikat pada 30 September 2026. Situasi ini mencuat di tengah laporan latihan militer gabungan AS-Israel di langit Irak serta peringatan seorang sumber keamanan mengenai dugaan rencana untuk melemahkan sistem pertahanan udara negara tersebut.

Menurut Pars Today pada 18 Oktober 2026, seorang sumber keamanan di Provinsi Anbar menyebut adanya dugaan koordinasi AS-Israel untuk menargetkan pertahanan udara Irak sebelum melancarkan serangan terhadap sejumlah posisi keamanan. Tuduhan tersebut belum disertai bukti independen dalam laporan yang tersedia.

Sumber yang diwawancarai kantor berita Al-Maalomah itu juga mengaitkan dugaan rencana tersebut dengan serangan terhadap sebuah posisi keamanan milik Hashd al-Shaabi di Baghdad. Ia menyatakan bahwa pesawat Israel telah melanggar wilayah udara Irak dan mengidentifikasi radar modern yang berpotensi mengancam pesawat penyerang.

Menurut laporan Pars Today pada 17 Oktober 2026, surat kabar elektronik Rai Al-Youm sebelumnya memberitakan latihan militer AS-Israel di langit Irak pada malam 12 Oktober. Latihan itu dilaporkan melibatkan pesawat tempur F-16 dan F-35 serta pesawat pengisian bahan bakar di udara.

Rai Al-Youm menilai kegiatan tersebut bertentangan dengan sikap pemerintah Irak yang menyatakan tidak ingin terlibat dalam konflik regional dan tidak akan membiarkan wilayahnya digunakan untuk menyerang negara tetangga, khususnya Iran. Laporan itu juga menyoroti tidak adanya tanggapan resmi pemerintah Irak terhadap dugaan pelanggaran wilayah udara tersebut.

Dalam laporan yang sama, perwakilan AS untuk Irak dan Suriah, Tom Barrack, disebut bertemu dengan pejabat Irak dan menyampaikan dukungan Washington terhadap Provinsi Ninewa serta penguatan hubungan dengan wilayah tersebut. Rai Al-Youm mempertanyakan kesesuaian pernyataan diplomatik AS dengan aktivitas militernya yang diberitakan berlangsung di langit Irak.

Penarikan pasukan AS mengakhiri misi koalisi internasional pimpinan Washington untuk memerangi ISIS di Irak. Pemerintah di Baghdad berharap perubahan tersebut memperkuat kedaulatan nasional, meskipun kerja sama pertahanan dengan AS masih dapat berlanjut melalui pelatihan, pertukaran informasi intelijen, konsultasi, dan bantuan teknis.

Menurut laporan Suara Landak yang mengutip Vietnam.vn pada 15 Oktober 2026, kemampuan militer, kepolisian, dan pasukan antiteror Irak telah berkembang sejak ISIS kehilangan kendali teritorialnya pada 2017. Namun, Irak masih menghadapi keterbatasan dalam pengawasan udara, pengumpulan informasi intelijen, dan pelacakan sasaran yang sebelumnya didukung Washington.

Persoalan lain adalah pengendalian kelompok bersenjata yang memiliki struktur komando dan pengaruh politik tersendiri. Sebagian kelompok tersebut tergabung dalam Pasukan Mobilisasi Rakyat atau Popular Mobilization Forces (PMF), yang merupakan bagian dari sistem keamanan resmi Irak.

Alina L. Romanowski, pakar Atlantic Council, menilai belum ada indikasi bahwa sejumlah kelompok garis keras bersedia menyerahkan senjata dan sepenuhnya bergabung dengan angkatan bersenjata Irak. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memastikan penggunaan kekuatan bersenjata berada di bawah kendali negara.

Menurut laporan Albalad.co pada 16 Oktober 2026, pemerintah Irak memperpanjang tenggat penempatan senjata kelompok bersenjata di bawah kendali negara hingga 30 Juni 2027. Tenggat sebelumnya ditetapkan pada 30 September 2026, tetapi proses tersebut belum selesai sesuai jadwal.

Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi merencanakan penerapan pengendalian senjata secara bertahap, dimulai dengan penghentian aktivitas militer selama 90 hari sejak 30 September. Dalam pengaturan tersebut, Amerika Serikat akan menahan diri dari serangan militer terhadap kelompok-kelompok bersenjata di Irak.

Middle East Eye menilai kebijakan itu kemungkinan lebih berfokus pada pembatasan kemampuan kelompok bersenjata bertindak secara mandiri daripada pelucutan senjata secara menyeluruh. Sebagian personel dapat diintegrasikan ke dalam struktur resmi pemerintah, sementara persenjataan mereka ditempatkan di bawah pengawasan negara yang lebih ketat.

Nuri al-Maliki, pemimpin koalisi State of Law sekaligus mantan perdana menteri Irak, pada 2 September menyatakan bahwa proses tersebut bukan pelucutan senjata dalam pengertian tradisional, melainkan pengendalian persenjataan oleh negara. Fokus kebijakan dapat mencakup senjata yang berpotensi digunakan untuk menyerang sasaran asing maupun domestik.

Ketergantungan terhadap kemampuan militer AS juga menjadi persoalan setelah berakhirnya misi koalisi. Selama bertahun-tahun, Washington menyediakan pengawasan udara, pesawat nirawak, citra intelijen, serta sistem penggabungan informasi untuk melacak sasaran. Vietnam.vn melaporkan bahwa Irak mungkin dapat menggantikan sebagian kemampuan tersebut, tetapi penggantian secara menyeluruh dalam waktu singkat masih menjadi tantangan.

Keterlibatan militer AS di Irak bermula dari invasi pada 20 Maret 2003. Pemerintahan Presiden George Walker Bush saat itu menggunakan tuduhan kepemilikan senjata pemusnah massal oleh rezim Saddam Husain sebagai salah satu alasan invasi, tetapi tuduhan tersebut kemudian tidak terbukti.

Jumlah tentara AS di Irak mencapai sekitar 170 ribu personel pada 2007. Presiden Barack Obama menarik seluruh pasukan tempur pada 18 Desember 2011, tetapi pasukan AS kembali tiga tahun kemudian ketika ISIS memperluas wilayah kekuasaannya di Irak dan Suriah.

Pada Juni 2014, AS mengirim sekitar 3.000 penasihat militer untuk membantu pasukan Irak menghadapi ISIS. Dukungan tersebut mencakup pelatihan dan bantuan operasi, termasuk melalui fasilitas militer di Baghdad dan pangkalan Ain al-Asad di wilayah Kurdistan Irak.

Selain persoalan keamanan, Baghdad berupaya memperluas kemandirian ekonomi melalui investasi, pengembangan sektor energi, peningkatan perdagangan, dan penguatan hubungan regional. Namun, laporan Albalad.co juga mencatat masalah infrastruktur, termasuk pemadaman listrik yang dapat terjadi belasan kali sehari sehingga sejumlah toko dan permukiman bergantung pada generator.