Polisi Inggris Tangkap 325 Demonstran Pro Palestine Action di London

Penolakan terhadap kebijakan Inggris mengenai konflik Palestina-Israel semakin meluas melalui demonstrasi dan tekanan politik. Sebanyak 325 orang ditangkap dalam aksi mendukung Palestine Action di dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat, London, pada Sabtu (31/10/2026), ketika tuntutan penyelidikan keterlibatan Inggris dalam perang Gaza juga memperoleh dukungan puluhan ribu warga.

Menurut laporan Beritasatu, sebagian besar penangkapan dilakukan atas dugaan menyatakan dukungan terhadap Palestine Action, organisasi yang telah dilarang berdasarkan undang-undang antiterorisme Inggris sejak Juli 2025.

Para demonstran membawa poster bertuliskan penolakan terhadap genosida dan dukungan kepada Palestine Action. Mereka juga meneriakkan seruan pembebasan Palestina selama berlangsungnya aksi.

Jumlah penangkapan dalam demonstrasi tersebut berbeda dalam laporan media. CNN Indonesia sebelumnya mengutip konfirmasi Kepolisian Metropolitan London yang menyebut 139 orang ditangkap pada Sabtu malam. Sementara itu, Beritasatu melaporkan jumlah keseluruhan mencapai 325 orang.

Kelompok Defend Our Juries, penyelenggara demonstrasi, menyatakan lebih dari 4.000 orang telah ditangkap sejak pelarangan Palestine Action. Data Kementerian Dalam Negeri Inggris yang diperoleh BBC mencatat 3.630 penangkapan dalam periode satu tahun hingga Juni 2026, sebelum ditambah sejumlah penangkapan berikutnya.

Juru bicara Defend Our Juries mengkritik penggunaan undang-undang antiterorisme terhadap demonstran yang menyampaikan dukungan secara damai.

"Sangat mengerikan bahwa kini telah terjadi lebih dari 4.000 penangkapan berdasarkan undang-undang terorisme akibat aksi damai yang secara diam-diam menyatakan penentangan terhadap genosida dan dukungan kepada Palestine Action. Pelarangan Palestine Action sepenuhnya berasal dari strategi Trump, sehingga tidak mengherankan tonggak penting ini tercapai pada Hari Halloween dan di luar Kedutaan Besar AS," kata juru bicara Defend Our Juries.

Ia juga menolak alasan ancaman keamanan sebagai dasar pelarangan organisasi tersebut.

"Ini bukan tentang ancaman terorisme apa pun," ujar juru bicara Defend Our Juries.

Di tengah penangkapan demonstran, tekanan terhadap pemerintah Inggris juga muncul melalui petisi yang meminta penyelidikan publik independen mengenai keterlibatan negara tersebut dalam perang Gaza. Menurut laporan Media ABI yang mengutip Kantor Berita IRNA, petisi tersebut telah mengumpulkan 56.947 tanda tangan hingga 1 November 2026.

Petisi yang diluncurkan aktivis serikat pekerja sekaligus anggota Partai Buruh Jennifer Forbes itu meminta pemeriksaan terhadap penjualan senjata, penggunaan pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Inggris (RAF), penerbangan pengintaian di atas Gaza, serta pertimbangan hukum pemerintah mengenai kemungkinan terjadinya genosida.

Selama lebih dari setahun, puluhan anggota parlemen Inggris, termasuk politikus Partai Buruh, telah mendorong pembentukan penyelidikan tersebut. Namun, pemerintah menolak permintaan itu dengan alasan mekanisme pengawasan parlemen dan pertanggungjawaban yang tersedia sudah memadai.

Mantan pemimpin Partai Buruh yang kini menjadi anggota parlemen, Jeremy Corbyn, mengecam penolakan tersebut karena dinilai menghambat pengungkapan fakta mengenai keterlibatan Inggris.

"Jika pemerintah tidak menyembunyikan apa pun, mengapa mereka menghalangi upaya kami untuk mengungkap kebenaran?" ujar Jeremy Corbyn.

Menurut ketentuan parlemen Inggris, petisi yang melampaui 10.000 tanda tangan harus memperoleh tanggapan tertulis pemerintah. Sementara itu, petisi dengan sedikitnya 100.000 tanda tangan dapat dipertimbangkan untuk dibahas di parlemen.

Perdebatan mengenai kebijakan Inggris terhadap Israel juga disuarakan anggota parlemen Partai Buruh untuk Norwich South, Clive Lewis. Dalam tulisannya yang diterbitkan Suara Islam, Lewis menceritakan pengalamannya bersama dua anggota parlemen Inggris dan satu delegasi pengamat internasional ketika mencoba memasuki Tepi Barat.

Menurut Lewis, mereka menjalani interogasi dan penahanan selama hampir delapan jam sebelum akhirnya dilarang melintasi perbatasan oleh pasukan Israel. Ia menyebut situasi di Tepi Barat sebagai bentuk pembersihan etnis bertahap terhadap masyarakat Palestina.

Lewis juga menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich yang menyerukan penerapan tindakan di Tepi Barat seperti yang telah dilakukan Israel di Gaza.

Dalam pandangannya, persoalan Palestina tidak semata-mata berkaitan dengan kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Lewis menilai perubahan kepemimpinan Israel belum tentu mengubah kebijakan negara tersebut terhadap Palestina.

"Masalah Netanyahu," ujar Lewis ketika menggambarkan anggapan bahwa pergantian pemimpin Israel saja tidak akan menyelesaikan penderitaan warga Palestina.

Lewis mendesak pemerintah Inggris memperluas sanksi terhadap Israel, termasuk menyasar perusahaan yang memperoleh keuntungan dari permukiman ilegal, lembaga keuangan, penyedia asuransi, serta perusahaan teknologi pengawasan.

Ia juga meminta pemerintah menutup celah pengiriman komponen jet tempur F-35 dan menghentikan lisensi senjata yang menurutnya masih mendukung operasi militer Israel.

Selain itu, Lewis meminta penerapan sanksi terhadap pihak yang menghambat bantuan kemanusiaan ke Gaza serta mendesak pengakhiran blokade dan pembangunan kembali wilayah tersebut. Pemerintah Inggris sebelumnya telah mengumumkan sanksi baru terhadap permukiman ilegal Israel di Tepi Barat.

Di parlemen, proses hukum mengenai pelarangan Palestine Action masih berlangsung. Mahkamah Agung Inggris dijadwalkan meninjau keputusan tersebut setelah salah satu pendiri organisasi memperoleh izin mengajukan banding, sementara Kementerian Dalam Negeri menyatakan akan mempertahankan kebijakan pelarangan.