Indonesia Pangkas Pasokan Gas ke Singapura Sekitar 8 Persen

Indonesia mulai mengurangi pasokan gas bumi melalui pipa ke Singapura sekitar 8 persen sejak Sabtu (24/10/2026). Kebijakan pemerintah ini bertujuan memprioritaskan kebutuhan energi domestik dan memicu respons Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, dilansir dari Internasional.

Pengurangan tersebut diperkirakan mencakup kurang dari 2 persen kebutuhan gas harian Singapura. Meski dampaknya terhadap total kebutuhan negara itu relatif terbatas, kebijakan ini memunculkan perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan kontrak pasokan energi antara kedua negara.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya mengancam akan meninjau kontrak ekspor dengan negara-negara yang dinilai tidak kooperatif dan tidak menghormati Indonesia. Namun, Bahlil tidak menyebutkan negara yang menjadi sasaran pernyataannya.

Pada Minggu (25/10/2026), Lawrence Wong menegaskan bahwa pihak-pihak yang terikat perjanjian harus menjalankan kewajiban sesuai kontrak. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Indonesia mulai mengurangi pengiriman gas melalui pipa ke Singapura.

Bahlil membantah anggapan bahwa Indonesia melanggar perjanjian pasokan gas. Dalam konferensi pers pada Senin (26/10/2026), ia menyatakan bahwa volume gas yang dikirim masih memenuhi batas minimum yang telah disepakati kedua negara.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menegaskan posisi pemerintah Indonesia terkait pelaksanaan kontrak bilateral.

"Jangan mengajari Indonesia bagaimana menghormati kontrak," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Singapura mengandalkan gas bumi untuk menghasilkan hingga 95 persen listriknya. Karena itu, pasokan dari Indonesia menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan energi negara tersebut, meskipun pengurangan yang diumumkan diperkirakan kurang dari 2 persen dari konsumsi gas hariannya.

Ketegangan kedua negara juga berlangsung di tengah persoalan kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Kebakaran yang berlangsung selama berbulan-bulan meningkatkan polusi udara dan gangguan pernapasan di dalam negeri, sementara asap turut menyebar ke Singapura, Malaysia, dan Timor-Leste.

Pemerintah Singapura belum secara langsung mengkritik pemerintah Indonesia terkait kabut asap dan telah menawarkan bantuan. Namun, negara tersebut juga mengirimkan pemberitahuan kepada sejumlah perusahaan Indonesia yang dinilai bertanggung jawab atas kebakaran.

Menteri Senior Singapura K. Shanmugam pekan lalu menyampaikan kekecewaan terhadap pernyataan seorang pejabat Indonesia yang menyebut hutan Indonesia menyediakan oksigen bagi Singapura dan Malaysia. Shanmugam menilai pernyataan tersebut tidak tepat ketika masyarakat di kawasan Asia Tenggara turut menanggung dampak perusahaan yang melanggar aturan.

Shanmugam juga menyoroti dampak kebakaran terhadap penduduk Indonesia sendiri.

"Orang-orang yang paling menderita justru masyarakat Indonesia sendiri," kata K. Shanmugam, Menteri Senior Singapura.

Perselisihan mengenai pasokan gas dan kabut asap terjadi bersamaan dengan polemik di pasar modal. Investor negara Singapura, Temasek dan GIC, pekan lalu membantah tuduhan mantan menteri perdagangan Indonesia bahwa keduanya menekan penyedia indeks global MSCI untuk mempertimbangkan penurunan status pasar saham Indonesia menjadi pasar mandiri.

Pemerintah Indonesia belum memberikan komentar atas tuduhan terkait Temasek dan GIC tersebut.

Diplomat senior Singapura Bilahari Kausikan juga mengkritik kebijakan pengurangan pasokan gas Indonesia. Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk intimidasi yang tidak akan efektif dan memperingatkan bahwa dampaknya terhadap Indonesia berpotensi berlangsung lebih lama dibandingkan dampak yang dirasakan Singapura.