Indonesia dan Tiga Negara Teken Memorandum Badr di Doha

Indonesia, Turki, Qatar, dan Pakistan membentuk kerangka kerja sama industri pertahanan melalui penandatanganan Memorandum Badr di Doha, Qatar, pada Rabu, 21 Oktober 2026. Kesepakatan ini mencakup produksi militer bersama, pertukaran teknologi, penelitian dan pengembangan, serta pelatihan teknis untuk memperkuat kemampuan pertahanan keempat negara. Menurut Kementerian Pertahanan Nasional Turki, memorandum tersebut dirancang untuk menyatukan kapasitas industri pertahanan para peserta, memperluas kolaborasi militer, dan mengembangkan solusi yang mengikuti kemajuan teknologi pertahanan modern.

Kesepakatan mulai berlaku setelah ditandatangani. Penandatangan dokumen tersebut adalah Menteri Pertahanan Nasional Turki Yasar Guler, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Thani, Wakil Menteri Pertahanan Indonesia Yusuf Jauhari, serta Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif. Kepala Sekretariat Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun juga menandatangani memorandum bersama Guler mewakili Turki.

Menurut laporan Anadolu Agency yang dikutip sejumlah media, nama Badr berarti bulan purnama. Kerangka kerja sama ini juga ditujukan untuk memperkuat integrasi industri pertahanan dan meningkatkan kapasitas produksi agar dapat memenuhi kebutuhan negara peserta, serta negara sahabat dan mitra mereka.

Pelaksanaan kerja sama akan dikelola melalui dua badan. Badan Eksekutif bertugas mengidentifikasi proyek bersama, sedangkan Badan Strategis menetapkan jadwal pelaksanaan dan memberikan persetujuan terhadap proyek yang diajukan. Mekanisme tersebut dimaksudkan untuk memperjelas tanggung jawab, tahapan persetujuan, dan jadwal implementasi. Namun, rincian setiap proyek, termasuk pembagian peran industri dan bentuk kerja sama teknis, belum dijelaskan secara lengkap dalam laporan yang tersedia.

Menurut laporan ANTARA yang mengutip informasi Anadolu Agency, industri pertahanan Turki diperkirakan memegang porsi terbesar dalam proyek bersama karena perkembangan ekosistem industrinya selama beberapa tahun terakhir. Pendekatan yang disiapkan tidak hanya mencakup penyediaan produk akhir, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur industri melalui produksi serta pengembangan bersama. Bagi Indonesia, memorandum ini membuka kerangka untuk menjajaki penguatan kemampuan industri pertahanan nasional. Pengalaman kerja sama Indonesia dan Turki dalam pengembangan kendaraan tempur Kaplan, yang dikenal di Indonesia sebagai Harimau, menjadi salah satu contoh kolaborasi bilateral di sektor tersebut.

Meski demikian, laporan RRI menekankan bahwa penandatanganan memorandum belum membuktikan bahwa kontrak produksi telah berjalan atau transfer teknologi sudah terlaksana. Hasil konkret akan bergantung pada kesepakatan teknis, pembiayaan, pembagian tanggung jawab, serta keterlibatan perusahaan dan lembaga penelitian dari masing-masing negara. Rincian mengenai porsi produksi dalam negeri, akses terhadap teknologi, kemampuan perawatan, pengembangan tenaga ahli, dan keberlanjutan dukungan teknis juga belum dipastikan.

Karena itu, manfaat ekonomi dan teknologi bagi Indonesia belum dapat diukur hanya berdasarkan penandatanganan dokumen tersebut. Kesepakatan ini berlangsung bersamaan dengan penegasan Presiden Prabowo Subianto mengenai arah politik luar negeri Indonesia. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 21 Oktober 2026, Prabowo menyatakan Indonesia tidak akan bergabung dengan blok kekuatan atau pakta militer mana pun.

Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia tetap ingin menjaga hubungan baik dengan berbagai negara sambil mempertahankan prinsip politik luar negeri yang diwariskan para pendiri bangsa. Ia juga menekankan penolakan terhadap penjajahan dan imperialisme.

Dalam sidang tersebut, Prabowo menyampaikan, "Kita tidak mau ikut blok mana pun, kita tidak mau ikut pakta-pakta militer mana pun," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Ia mengaitkan sikap tersebut dengan pendekatan diplomasi yang mengutamakan hubungan baik dengan sebanyak mungkin negara. Prabowo menyebut prinsip itu telah ia upayakan sejak menjabat Menteri Pertahanan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Prabowo mengatakan, "Saya sudah sampaikan garis politik luar negeri saya adalah seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak," ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Memorandum Badr merupakan kerangka kerja sama industri pertahanan, bukan perjanjian pertahanan kolektif yang secara otomatis mewajibkan keempat negara memberikan bantuan militer apabila salah satu peserta diserang. Menurut laporan CNBC Indonesia, fokus kesepakatan terletak pada pengembangan kapasitas industri, teknologi, penelitian, dan pelatihan teknis.