Indonesia Hentikan Impor Beras Konsumsi Sepanjang 2025

Pemerintah Indonesia menghentikan impor beras umum untuk kebutuhan konsumsi sepanjang 2025 setelah produksi dalam negeri mencapai 34,69 juta ton. Kebijakan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini didukung peningkatan hasil panen serta upaya memperkuat swasembada pangan, dilansir dari Medcom. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Kurnia Ramadhana, menyebut produksi beras nasional pada 2025 meningkat 13,29 persen dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Peningkatan tersebut turut memperkuat ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kurnia menjelaskan capaian produksi dan kebijakan impor beras sepanjang tahun tersebut.

"Produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, naik 13,29 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Sepanjang 2025, Indonesia tidak melakukan impor beras umum untuk konsumsi," ujar Kurnia Ramadhana, Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).

Perum Bulog mencatat stok beras yang dikelolanya mencapai 3,248 juta ton pada akhir 2025. Persediaan tersebut menjadi bagian dari cadangan beras pemerintah setelah produksi nasional meningkat. Untuk 2026, pemerintah memproyeksikan produksi beras mencapai 34,77 juta ton, sementara kebutuhan nasional diperkirakan sebesar 31,10 juta ton. Berdasarkan angka tersebut, potensi surplus produksi diperkirakan mencapai 3,67 juta ton.

Kecukupan pasokan juga bergantung pada pengelolaan stok dan distribusi agar beras tersedia sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah mengaitkan peningkatan produksi dengan pembenahan kebijakan pertanian, termasuk penyederhanaan aturan penyaluran pupuk bersubsidi. Dalam reformasi sektor pertanian, pemerintah memangkas 145 aturan yang dinilai menghambat distribusi pupuk bersubsidi. Selain itu, harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi diturunkan sebesar 20 persen untuk mengurangi biaya produksi petani.

Langkah tersebut menjadi bagian dari kebijakan untuk mendukung produktivitas pertanian dan memperkuat ketersediaan pangan domestik. Peningkatan produksi beras juga digunakan sebagai salah satu indikator evaluasi kemajuan program swasembada pangan pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Penguatan ketahanan pangan turut mencakup sektor kelautan dan perikanan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelesaikan pembangunan 100 lokasi program tersebut sepanjang 2025, dengan 65 lokasi telah memasuki tahap uji coba operasional. Program KNMP dirancang untuk mendukung produktivitas nelayan melalui penyediaan infrastruktur perikanan dan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir. Pemerintah menargetkan pembangunan tambahan 1.386 lokasi hingga akhir 2026.