Amran Pastikan Stok Beras Nasional Cukup untuk 10 Bulan

Indonesia mempertahankan ketahanan pangan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan ancaman gangguan rantai pasok global. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada 1 November 2026 menyatakan ketersediaan beras nasional mencapai sekitar 25 juta ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 10 bulan.

Berdasarkan data pemerintah per 26 Oktober 2026, cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog mencapai 4,5 juta ton. Selain itu, terdapat potensi 10 juta ton beras dari tanaman padi yang siap dipanen serta sekitar 10 juta ton persediaan di sektor hotel, restoran, dan katering (horeka).

Dengan kebutuhan nasional sekitar 2,5 juta ton setiap bulan, pemerintah memperkirakan pasokan beras mampu memenuhi kebutuhan hingga Juli-Agustus 2027. Perhitungan tersebut menjadi dasar optimisme pemerintah dalam menghadapi peningkatan kebutuhan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru.

Dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jakarta pada 26 Oktober 2026, Amran menyampaikan kondisi cadangan pemerintah yang dinilai sangat kuat.

"Insyaallah stok kita aman, aman sampai bulan Juli. Stok kita tertinggi sepanjang sejarah saat ini," kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Perhitungan ketersediaan tersebut mencakup cadangan Bulog, produksi yang masih berada di lahan, serta persediaan yang beredar di masyarakat. Ketiga komponen itu menjadi penopang pemenuhan kebutuhan beras nasional.

"Kalau 25 juta ton dibagi kebutuhan 2,5 juta per bulan, berarti itu bisa untuk 10 bulan ke depan. Artinya sampai bulan Juli-Agustus aman," ujar Amran.

Pemerintah juga menyiapkan langkah menghadapi potensi El Nino dan kekeringan yang dapat memengaruhi produksi pertanian. Program yang disiapkan meliputi pompanisasi, optimalisasi lahan, perbaikan irigasi, dan penggunaan benih tahan kekeringan.

"El Nino tidak perlu mengkhawatirkan karena kita sudah mengantisipasi sebelumnya," ungkap Amran.

Dalam perkembangan situasi pangan global, sedikitnya 33 negara telah mendorong masyarakat menyiapkan kebutuhan dasar untuk menghadapi kemungkinan keadaan darurat. Persediaan tersebut mencakup makanan, air minum, obat-obatan, dan perlengkapan penting lainnya.

Amran menilai kemampuan produksi domestik dan cadangan pemerintah memberikan kekuatan bagi Indonesia menghadapi ketidakpastian internasional.

"Ketika sedikitnya 33 negara mulai mendorong masyarakatnya menyiapkan persediaan makanan, air minum, obat-obatan, dan kebutuhan dasar untuk menghadapi situasi darurat, Indonesia memiliki kekuatan produksi pangan dalam negeri dan cadangan beras yang kuat," kata Amran.

Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan kontribusi petani, dukungan pemerintah, serta kebijakan peningkatan produksi dalam negeri. Ketahanan pangan juga menjadi perhatian karena konflik internasional berpotensi menghambat perdagangan dan distribusi komoditas.

"Alhamdulillah, kita patut bersyukur. Di saat dunia sedang menghadapi ketegangan geopolitik, ancaman krisis pangan, dan gangguan rantai pasok, kondisi pangan Indonesia relatif aman," ujar Amran.

Selain ketersediaan stok, pemerintah mencatat perkembangan positif pada stabilitas harga beras. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi beras tahunan pada September 2026 sebesar 3,73 persen, terendah dibandingkan periode yang sama dalam empat tahun terakhir.

Sebagai perbandingan, inflasi beras tahunan pada September 2023 mencapai 18,44 persen. Angka tersebut kemudian turun menjadi 5,91 persen pada September 2024 dan 4,06 persen pada September 2025.

Amran, yang juga menjabat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), mengaitkan stabilitas tersebut dengan penguatan cadangan pemerintah dan intervensi pasar. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan impor beras medium, sedangkan impor beras khusus hanya dilakukan untuk jenis yang belum diproduksi di dalam negeri.

"Kita tidak ada impor beras medium, yang ada selundupan dan sudah ditangkap. Impor hanya beras khusus karena tidak ditanam, misalnya Basmati. Jumlahnya kecil sekali," kata Amran.

Menurut Bapanas, penyaluran CBP melalui Perum Bulog sejak Januari hingga 28 Oktober 2026 mencapai 2,88 juta ton. Realisasi tersebut mencakup bantuan pangan, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta penyaluran untuk kebutuhan lainnya.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,63 juta ton disalurkan melalui program bantuan pangan beras. Penyaluran itu terdiri atas tahap pertama sebesar 662,86 ribu ton dan tahap kedua sebesar 967,51 ribu ton.

Program bantuan tersebut menjangkau 33,24 juta keluarga penerima manfaat. Sementara itu, penyaluran beras melalui program SPHP hingga Oktober mencapai 1,16 juta ton, termasuk 123,1 ribu ton selama Oktober.

Selain kedua program tersebut, penyaluran CBP mencakup 13,9 ribu ton untuk bantuan bencana dan keadaan darurat serta 71,4 ribu ton untuk golongan anggaran. Pemerintah juga menyiapkan tambahan penugasan SPHP dan bantuan pangan hingga akhir tahun sebesar 76,8 ribu ton.

Alokasi bantuan pangan beras sepanjang 2026 mencapai 997 ribu ton. Amran memperkirakan total penyaluran cadangan beras pemerintah hingga akhir tahun dapat mendekati empat juta ton, melampaui rekor sebelumnya sebesar 3,37 juta ton pada 2024.

Ia menyebut penyaluran cadangan pemerintah memberikan ruang intervensi lebih besar ketika harga beras di tingkat konsumen mengalami tekanan.

"Ketika harga beras di tingkat konsumen mulai stabil, maka tingkat inflasi pun juga akan dapat lebih terkendali," kata Amran.

Dalam menghadapi risiko ketergantungan impor, pemerintah menempatkan peningkatan produksi domestik sebagai bagian penting dari strategi kedaulatan pangan. Gangguan perdagangan internasional dinilai dapat memengaruhi negara yang masih mengandalkan pasokan dari luar negeri.

"Alhamdulillah, kita patut bersyukur. Di saat dunia sedang menghadapi ketegangan geopolitik, ancaman krisis pangan, dan gangguan rantai pasok, kondisi pangan Indonesia relatif aman. Kita punya produksi dalam negeri, punya cadangan, dan terus memperkuat kemampuan memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Ini yang harus kita jaga," ujar Amran.

Untuk mempertahankan produksi, Kementerian Pertanian melanjutkan optimalisasi lahan, pompanisasi, pembenahan jaringan irigasi, penyediaan benih unggul, dan peningkatan produktivitas pertanian. Program tersebut juga diarahkan untuk mengantisipasi cuaca ekstrem serta potensi kekeringan.

Amran menekankan bahwa kemandirian pangan berkaitan langsung dengan kemampuan negara melindungi masyarakat ketika pasokan internasional terganggu.

"Kita tidak boleh bergantung pada negara lain untuk urusan pangan. Bayangkan kalau terjadi konflik besar, jalur perdagangan terganggu, negara-negara menahan ekspornya, sementara kita masih bergantung pada impor. Risikonya sangat besar. Karena itu, swasembada adalah kekuatan dan perlindungan bagi bangsa," kata Amran.

Ia juga menegaskan perlunya menjaga kesinambungan produksi dan memperkuat perlindungan terhadap petani agar ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada besarnya persediaan saat ini.

"Alhamdulillah, kita patut bersyukur pangan Indonesia aman. Tapi kita tidak boleh berpuas diri. Produksi harus terus ditingkatkan, cadangan diperkuat, dan petani dilindungi. Ada keringat petani dan ada negara yang hadir," pungkas Amran.