Indef Nilai Platform Pindar Tertekan Kenaikan Suku Bunga

Kenaikan suku bunga dan terbatasnya likuiditas menjadi tantangan bagi industri pinjaman daring (pindar) dalam menarik pemberi dana. Peneliti Ekonomi Digital Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, menilai kondisi tersebut menyulitkan platform bersaing dengan instrumen investasi lain, termasuk deposito perbankan, sebagaimana dilansir dari Keuangan.

Menurut Nailul, kenaikan suku bunga membuat investor mempertimbangkan alternatif investasi dengan imbal hasil lebih kompetitif. Persaingan mendapatkan pendanaan juga semakin ketat ketika likuiditas di pasar terbatas.

Dalam keterangannya kepada Kontan pada Senin (19/10/2026), Nailul menggambarkan tekanan yang dihadapi penyelenggara pindar dalam mempertahankan minat pemberi dana.

"Posisi platform berat untuk bersaing," ujar Nailul.

Nailul menjelaskan bahwa platform tidak leluasa meningkatkan imbal hasil bagi pemberi dana atau lender. Langkah tersebut berpotensi mendorong kenaikan bunga yang harus dibayar peminjam, sementara manfaat ekonomi pinjaman dibatasi oleh ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ia menilai batas manfaat ekonomi tetap dibutuhkan untuk melindungi peminjam dari biaya pinjaman yang terlalu tinggi. Namun, mekanisme penetapan bunga dinilai perlu mempertimbangkan perubahan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI).

Penyesuaian tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi platform untuk merespons kondisi pasar tanpa mengabaikan perlindungan konsumen.

"Saya harap perumusan bunga di platform pinjaman daring memasukkan unsur BI rate, sehingga ada titik keseimbangan yang cukup fleksibel," ujar Nailul.

Di tengah tantangan pendanaan, Direktur Utama UKU, Tony Jackson, menyatakan perusahaan mengandalkan efisiensi operasional dan pengelolaan kualitas portofolio untuk mengendalikan biaya risiko. Menurut Tony, seluruh produk UKU juga mengikuti batas manfaat ekonomi yang ditetapkan OJK.

Data UKU menunjukkan tingkat wanprestasi 90 hari atau TWP90 perusahaan mencapai 2,98% pada September 2026. Sementara itu, rata-rata TWP90 selama Januari–September 2026 tercatat 2,48%.

Kedua indikator tersebut masih berada di bawah ambang batas 5% yang menjadi acuan OJK. Angka itu menggambarkan tingkat keterlambatan pembayaran pinjaman yang telah melampaui 90 hari dalam portofolio perusahaan.

Tony menjelaskan bahwa pengendalian risiko dimulai sebelum pinjaman dicairkan. UKU menyeleksi calon peminjam dengan memeriksa riwayat pinjaman melalui Fintech Data Center (FDC) dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, serta menyesuaikan plafon pinjaman dengan kemampuan membayar.

Setelah pencairan, perusahaan memantau pembayaran secara berkala dan mengirimkan pengingat kepada peminjam sebelum tanggal jatuh tempo. Langkah tersebut menjadi bagian dari pengelolaan kualitas portofolio untuk menjaga risiko kredit.

Adapun imbal hasil bagi pemberi dana ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan masing-masing lender. Penetapannya mempertimbangkan profil risiko portofolio dan kondisi pasar, dengan tetap mengikuti batas manfaat ekonomi yang ditetapkan OJK.