ICW Soroti Lemahnya Pengawasan Pengadaan di Pemkab Klaten

Lemahnya pengawasan pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah kembali menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dalam operasi tangkap tangan (OTT). Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pengawasan yang belum optimal membuka celah korupsi, terutama dalam proyek pemerintah daerah, sebagaimana dilansir dari Nasional. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap 20 orang di wilayah Jakarta dan Klaten, Jawa Tengah, serta menyita uang tunai sekitar Rp1 miliar.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan informasi penangkapan itu kepada jurnalis di Jakarta pada Kamis, 15 Oktober 2026. Budi menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan di Klaten masih berlangsung di Polres Klaten. Salah satu orang yang diperiksa adalah Hamenang Wajar Ismoyo.

“Untuk para pihak yang diamankan di Klaten saat ini masih dilakukan permintaan keterangan di Polres Klaten. Salah satunya adalah Bupati Klaten,” ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

Budi juga menyebutkan bahwa nilai uang yang disita masih merupakan penghitungan awal tim KPK. Jumlah tersebut belum menjadi hasil penghitungan final. “Tim mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai. Masih proses hitung. Hitungan awal sementara sekitar Rp1 miliar,” ungkap Budi Prasetyo.

Peneliti ICW Seira menilai pengadaan barang dan jasa masih menjadi salah satu sektor yang rentan terhadap korupsi di berbagai tingkat pemerintahan. Menurutnya, kondisi itu berkaitan dengan belum maksimalnya pengawasan oleh aparat. “Pengadaan barang dan jasa ini memang sering dijadikan lahan basah korupsi di berbagai tingkatan, termasuk daerah. Ini sangat berkaitan erat dengan upaya pengawasan aparat yang belum berjalan maksimal,” ujar Seira kepada Kontan pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Seira juga mengingatkan bahwa kasus yang melibatkan Hamenang bukan perkara korupsi pertama yang berkaitan dengan Kabupaten Klaten. Pada 2016, mantan Bupati Klaten Sri Hartini terseret kasus korupsi jual beli jabatan. Informasi yang beredar mengenai OTT terbaru menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta dugaan pemberian suap kepada oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Suap itu diduga bertujuan memengaruhi hasil audit keuangan pemerintah daerah. Menurut Seira, kerawanan korupsi dalam proyek pemerintah daerah juga perlu dikaitkan dengan besarnya biaya politik. Kebutuhan dana kampanye dapat mendorong kandidat kepala daerah mencari dukungan dari pihak ketiga, termasuk perusahaan swasta.

Dukungan pendanaan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila perusahaan pemberi dana kemudian mengikuti tender atau memperoleh proyek pemerintah setelah kandidat yang didukungnya terpilih.

“Ketika pengadaan barang dan jasa berjalan di lingkup pemerintah daerah, ini juga sering berkaitan dengan pendanaan politik. Banyak korupsi di pemerintah daerah salah satunya dipengaruhi biaya politik yang mahal,” jelas Seira. ICW mendorong penguatan pengawasan internal pemerintah daerah melalui optimalisasi fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pengawasan tersebut dinilai penting untuk mencegah penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, Seira menekankan pentingnya transparansi pendanaan kampanye, termasuk keterbukaan identitas penyumbang dari kalangan individu maupun badan hukum. Informasi tersebut diperlukan untuk mendeteksi potensi konflik kepentingan ketika kandidat telah menduduki jabatan kepala daerah.

Perusahaan yang pernah mendanai kampanye seorang kandidat, menurut Seira, perlu mendapat perhatian ketika mengikuti tender di pemerintahan yang dipimpin kandidat tersebut. Pengawasan ketat diperlukan agar proses pengadaan tidak dipengaruhi kepentingan pemberi dana.

“Jadi nantinya ketika perusahaan yang sama yang pernah memberikan pendanaan kampanye terhadap calon daerah ketika ikut tender pemerintah di kemudian hari ini harus dihilangkan konflik kepentingannya dan harus ada pengawasan yang ketat,” terang Seira.