Pemerintah Hapus Bea Balik Nama Kendaraan Bekas

Pembelian mobil atau motor bekas kini tidak lagi dikenai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ketika pemilik mengurus pergantian nama kepemilikan. Kebijakan tersebut berlaku sejak 5 Januari 2025, termasuk di Jakarta, sebagaimana dilansir dari Detik Oto.

Meski komponen bea balik nama telah dihapus untuk kendaraan bekas, pemilik tetap perlu menyiapkan dana untuk sejumlah kewajiban administrasi dan pajak lainnya. Biaya tersebut mencakup pajak kendaraan, sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas, serta penerbitan dokumen kendaraan yang baru.

Dasar kebijakan ini tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Ketentuan mengenai objek BBNKB dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) undang-undang tersebut.

Berdasarkan ketentuan itu, pengenaan BBNKB ditujukan kepada kendaraan baru. Dengan demikian, transaksi kendaraan bekas tidak lagi menjadi objek pungutan bea balik nama tersebut ketika proses perubahan kepemilikan dilakukan.

Ketentuan serupa juga diterapkan di Jakarta. Mengacu pada Perda nomor 1 tahun 2024, BBNKB hanya dikenakan atas penyerahan pertama kendaraan bermotor.

Penjelasan mengenai aturan tersebut disampaikan melalui akun Instagram humaspajakjakarta, yang menerangkan bahwa pengenaan BBNKB berkaitan dengan penyerahan kendaraan akibat transaksi atau peristiwa hukum tertentu.

"BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) adalah pajak atas penyerahan kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, wasiat, dan pemasukan ke dalam badan usaha. Nah berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2024, BBNKB hanya dikenakan atas penyerahan pertama kendaraan bermotor," demikian dikutip dari laman Instagram humaspajakjakarta.

Pelaksanaan kebijakan tersebut dimulai pada 5 Januari 2025. Sejak tanggal itu, masyarakat yang mengurus balik nama mobil atau motor bekas tidak perlu lagi membayar BBNKB.

"Jadi sejak 5 Januari 2025 saat melakukan balik nama kendaraan bekas/seken nggak perlu bayar BBNKB lagi," lanjut penjelasan unggahan tersebut.

Biaya yang masih harus dibayar saat balik nama

Penghapusan BBNKB tidak berarti seluruh proses balik nama kendaraan bekas menjadi gratis. Pemilik tetap harus memenuhi kewajiban pajak dan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pengurusan dokumen kendaraan.

Komponen biaya yang masih perlu diperhitungkan meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen PKB. Besaran kedua komponen tersebut bergantung pada kendaraan yang diurus.

Selain pajak kendaraan, terdapat Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang juga menjadi bagian dari biaya terkait kendaraan bermotor.

Pemilik juga perlu menyiapkan biaya penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) baru, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor baru, serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang baru.

Apabila proses balik nama disertai perpindahan kendaraan ke wilayah lain, biaya mutasi juga perlu diperhitungkan. Karena itu, meskipun BBNKB kendaraan bekas tidak lagi dipungut, total pengeluaran tetap mencakup komponen pajak dan administrasi sesuai kebutuhan pengurusan.