GIPI Soroti Tiket Pesawat Mahal dan Biaya Penerbangan

Tingginya harga tiket pesawat domestik masih menjadi tantangan bagi pertumbuhan pariwisata Indonesia. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) menyoroti mahalnya biaya perjalanan udara yang dipengaruhi harga avtur dan berbagai komponen operasional penerbangan. Dalam konferensi pers Rapimnas GIPI di Jakarta, Rabu (14/10/2026), persoalan tersebut disampaikan sebagai salah satu kendala industri pariwisata, dilansir dari Detik Travel.

Ketua GIPI Hariyadi Sukamdani menjelaskan bahwa beban biaya penerbangan mencakup harga avtur, pajak pertambahan nilai (PPN) avtur, biaya layanan penumpang, penanganan darat, serta bea masuk suku cadang pesawat. Menurutnya, kebijakan pembebasan bea untuk suku cadang masih memiliki batasan tertentu.

Hariyadi merinci komponen biaya yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya harga tiket pesawat domestik.

"Kendala yang kita hadapi adalah masih tingginya harga tiket. Karena tingginya harga avtur dan besarnya biaya penerbangan lainnya seperti pengenaan PPN avtur, biaya passenger service charge, biaya ground handling, bea suku cadang pesawat, ini khususnya yang baru dibebaskan," ujar Hariyadi Sukamdani, Ketua GIPI.

Ia menjelaskan bahwa pembebasan bea suku cadang berlaku untuk kebutuhan bengkel pesawat, sedangkan komponen yang digunakan di luar bengkel pesawat masih dikenai bea masuk.

"Untuk suku cadang ini adalah pembebasan bea untuk yang bengkel. Jadi kalau yang di luar bengkel pesawat itu masih dikenakan bea masuk," lanjut Hariyadi.

Dari sisi industri penerbangan, Eddy Krismeidy dari INACA menyebut sektor penerbangan domestik sedang mengalami kontraksi. Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan harga avtur yang masih berada di sekitar Rp 23.000 dan besarnya kontribusi biaya bahan bakar terhadap pengeluaran penerbangan.

"Penerbangan Indonesia relatif masih penuh tantangan, harga avtur juga masih belum turun masih sekitar Rp 23.000, dari Rp 23.000 itu fuel charge yang apply sekarang itu sekitar 40 persen. Dan itu membuat kontraksi di penerbangan domestik," jelas Eddy Krismeidy dari INACA.

Eddy menilai tingginya biaya operasional tidak seharusnya langsung dibebankan seluruhnya kepada penumpang melalui harga tiket. Menurutnya, kemampuan masyarakat membeli tiket perlu menjadi pertimbangan dalam menghadapi tekanan biaya penerbangan.

"Dengan cost yang kita hadapi tidak serta merta bisa ditransfer sebagai harga tiket yang bisa dibeli oleh masyarakat," ujar Eddy.

Di tengah tekanan pada penerbangan domestik, Eddy menyebut pelemahan nilai tukar rupiah juga menjadi tantangan bagi industri. Namun, perkembangan nilai tukar tersebut dinilai memberikan daya tarik bagi wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia.

Eddy menyatakan bahwa pertumbuhan penerbangan internasional Indonesia mencapai 5,38%. Ia juga menyebut Indonesia berada di posisi kedua di Asia Tenggara dalam pertumbuhan yang dibahas, setelah Vietnam, sementara sejumlah negara lain mengalami penurunan.

"Indonesia masuk yang tertinggi kedua setelah Vietnam itu di kisaran 14-15 persen, Indonesia kedua. Sementara yang lain itu masih negatif dan Thailand itu minus tiga, Singapura minus 1, bahkan Kamboja minus 44 persen," sambung Eddy.

Ia membedakan dampak perubahan nilai tukar terhadap pariwisata dan penerbangan. Menurut Eddy, kondisi kurs dolar Amerika Serikat dapat meningkatkan daya tarik Indonesia bagi wisatawan asing, tetapi sekaligus menambah tekanan pada sektor penerbangan.

"Jadi secara kinerja dari sisi dunia pariwisata kenaikan kurs dolar AS sangat membantu untuk jadi daya tarik mereka masuk. Cuma dari sisi dunia penerbangan ini jadi ibarat kita tertimpa tangga dua kali," pungkas Eddy.