ETLE Rekam 103.779 Pelanggar pada Hari Pertama Operasi Patuh Jaya

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat 103.779 pelanggar lalu lintas terekam kamera tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) pada hari pertama Operasi Patuh Jaya 2026, Senin (26/10). Operasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya ini berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026, untuk meningkatkan kepatuhan dan keselamatan berlalu lintas.

Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Adiel Aristo, menyampaikan data penindakan tersebut dalam keterangannya pada Selasa (27/10). Dari total pelanggaran yang terekam, sebanyak 2.888 telah divalidasi dan surat konfirmasi dengan jumlah yang sama telah dikirimkan kepada pelanggar.

Adiel memaparkan rekapitulasi penindakan elektronik pada hari pertama operasi tersebut.

"Rekapitulasi pelanggaran yang ditindak melalui ETLE pada hari pertama Operasi Patuh Jaya 2026 mencatat 103.779 pelanggar terekam kamera," kata AKBP Adiel Aristo, Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya.

Dalam perkembangan penanganan perkara, Adiel menyebut 1.873 surat konfirmasi telah terkonfirmasi, sedangkan 1.976 tercatat tertagih. Data yang disampaikan kepolisian juga menunjukkan 1.777 tilang telah dibayar.

Adiel menjelaskan jumlah pembayaran tilang yang tercatat hingga laporan tersebut disampaikan.

"Sementara itu, jumlah tilang yang sudah dibayar mencapai 1.777," ujar Adiel.

Operasi Patuh Jaya 2026 melibatkan 2.938 personel gabungan. Kapolda Metro Jaya, Komjen Dadang Hartanto, menjelaskan operasi tersebut mengusung tema Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan.

Dadang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan berbagai unsur terkait untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

"Dalam hal ini, instansi terkait, tokoh masyarakat, orang tua, guru, dan masyarakat itu sendiri perlu membangun kepatuhan yang tumbuh dari pemahaman dan kesadaran pribadi. Oleh karena itu, pelaksanaan operasi ini lebih mengutamakan upaya preemtif dan preventif," tutur Komjen Dadang Hartanto.

Sasaran prioritas operasi mencakup pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm berstandar nasional Indonesia (SNI), pengemudi atau penumpang yang tidak mengenakan sabuk pengaman, serta pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara. Petugas juga menindak pelanggaran rambu dan marka jalan, penerobosan lampu merah, pelanggaran batas kecepatan, serta tindakan melawan arus.