DPR dan Pemerintah Tetapkan Biaya Haji 2027 Rp 98,4 Juta

DPR RI bersama Pemerintah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah atau 2027 Masehi dengan rata-rata sebesar Rp 98,4 juta per jemaah dalam rapat penetapan biaya haji di Jakarta pada Rabu (7/10/2026), dilansir dari Nasional.

Dari total BPIH tersebut, komposisi pembiayaan terdiri atas Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar langsung oleh jemaah sebesar Rp 54.648.825 atau 55,50 persen. Sementara itu, sisanya sebesar Rp 43.817.526 atau 44,50 persen bersumber dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji.

"Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah mengenai BPIH sepakat bahwa BPIH tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi per jemaah rata-rata sebesar Rp98.466.351," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Penggunaan nilai manfaat untuk mendukung operasional penyelenggaraan haji pada 2027 tersebut dialokasikan mencapai total sekitar Rp 8,8 triliun. Rincian komponen BPIH mencakup biaya kebutuhan dalam negeri rata-rata Rp 5,64 juta, kebutuhan di Arab Saudi rata-rata Rp 54,32 juta, serta biaya penerbangan rata-rata Rp 38,5 juta per jemaah.

Pemerintah turut menyalurkan bantuan berupa subsidi langsung untuk meringankan pembiayaan komponen dalam negeri jemaah.

"Komponen BPIH dalam negeri per jemaah rata-rata sebesar Rp 5,6 juta, akan ditanggung dan disubsidi pemerintah sebesar Rp3 juta," ujar Dasco.

Pemberian subsidi tersebut membuat beban biaya dalam negeri yang perlu ditanggung jemaah berkurang menjadi Rp 2,6 juta. Skema penyesuaian ini berdampak pada nilai rata-rata pelunasan Bipih jemaah haji tahun 2027 menjadi sekitar Rp 23,2 juta setelah memperhitungkan setoran awal sebesar Rp 25 juta serta saldo nilai manfaat pada rekening virtual jemaah. Angka pelunasan ini tercatat turun sekitar Rp 3,2 juta dibandingkan rata-rata pelunasan Bipih tahun 2026 yang mencapai Rp 26,43 juta.